Menit-Menit yang luput dari Catatan Sejarah Indonesia

Tulisan Kafil Yamin sebagaimana dikutip sepenuhnya dari Blog pribadinya ‘Padepokan Kafil Yamin’ http://kafilyamin.wordpress.com/2011/02/18/menit-menit-yang-luput-dari-catatan-sejarah-indonesia/ 

—————————

 

Pengantar:

Bukanlah maksud saya hendak mengutik-ngutik ‘nasi yang sudah menjadi bubur’ dengan tulisan ini. Semata-mata saya bersaksi. Kesaksian harus disampaikan, betapapun tidak populernya. Betapapun terpinggirkannya. Kebetulan saya saksi. Saksi harus bicara.

Atau, kalau kata ‘kesaksian’ terdengar teralu resmi. Ya sudah, saya menuliskan sebuah kenangan saja. Namun lebih dari itu semua, saya merasa ada pelajaran sangat berharga dari beberapa saat di masa lalu ini. Dan saya ingin orang-orang muda Indonesia belajar sesuatu dari ini.

‘Nasi sudah menjadi bubur’ yang saya maksud adalah Timor Timur, yang sekarang bernama Timor Leste.

SAYA dikirim kantor berita saya, the IPS Asia-Pacific, Bangkok, pada tanggal 28 Agustus 1999, untuk meliput ‘Jajak Pendapat Timor-Timur’ yang diselenggarakan UNAMET [United Nations Mission in East Timor], 30 Agustus 1999.

Jajak pendapat itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah referendum, adalah buah dari berbagai tekanan internasioal kepada Indonesia yang sudah timbul sejak keruntuhan Uni Soviet tahun 1989. Belakangan tekanan itu makin menguat dan menyusahkan Indonesia. Ketika krisis moneter menghantam negara-negara Asia Tenggara selama tahun 1997-1999, Indonesia terkena. Guncangan ekonomi sedemikian hebat; berimbas pada stabilitas politik; dan terjadilah jajak pendapat itu.

Kebangkrutan ekonomi Indonesia dimanfaatkan oleh pihak Barat, melalui IMF dan Bank Dunia, untuk menekan Indonesia supaya melepas Timor Timur. IMF dan Bank Dunia bersedia membantu Indonesia lewat paket yang disebut bailout, sebesar US$43 milyar, asal Indonesia melepas Timtim.

Apa artinya ini? Artinya keputusan sudah dibuat sebelum jajak pendapat itu dilaksanakan. Artinya bahwa jajak pendapat itu sekedar formalitas.

Namun meski itu formalitas, toh keadaan di kota Dili sejak menjelang pelaksanan jajak pendapat itu sudah ramai nian. Panita jajak pendapat didominasi bule Australia dan Portugis. Wartawan asing berdatangan. Para pegiat LSM pemantau jajak pendapat, lokal dan asing, menyemarakkan pula – untuk sebuah sandiwara besar. Hebat bukan?

Sekitar Jam 1 siang, tanggal 28 Agustus 1999, saya mendarat di Dili. Matahari mengangkang di tengah langit. Begitu menyimpan barang-barang di penginapan [kalau tidak salah, nama penginapannya Dahlia, milik orang Makassar], saya keliling kota Dili. Siapapun yang berada di sana ketika itu, akan berkesimpulan sama dengan saya: kota Dili didominasi kaum pro-integrasi. Mencari orang Timtim yang pro-kemerdekaan untuk saya wawancarai, tak semudah mencari orang yang pro-integrasi.

Penasaran, saya pun keluyuran keluar kota Dili, sampai ke Ainaro dan Liquica, sekitar 60 km dari Dili. Kesannya sama: lebih banyak orang-orang pro-integrasi. Di  banyak tempat, banyak para pemuda-pemudi Timtim mengenakan kaos bertuliskan Mahidi [Mati-Hidup Demi Integrasi], Gadapaksi [Garda Muda Penegak Integrasi], BMP [Besi Merah Putih], Aitarak [Duri].

Setelah seharian berkeliling, saya berkesimpulan Timor Timur akan tetap bersama Indonesia. Bukan hanya dalam potensi suara, tapi dalam hal budaya, ekonomi, sosial, tidak mudah membayangkan Timor Timur bisa benar-benar terpisah dari Indonesia. Semua orang Timtim kebanyakan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Para penyedia barang-barang kebutuhan di pasar-pasar adalah orang Indonesia. Banyak pemuda-pemudi Timtim yang belajar di sekolah dan universitas Indonesia, hampir semuanya dibiayai pemerintah Indonesia. Guru-guru di sekolah-sekolah Timtim pun kebanyakan orang Indonesia, demikian juga para petugas kesehatan, dokter, mantri.

Selepas magrib, 28 Agustus 1999, setelah mandi dan makan, saya duduk di lobi penginapan, minum kopi dan merokok. Tak lama kemudian, seorang lelaki berusia 50an, tapi masih terlihat gagah, berambut gondrong, berbadan atletis, berjalan ke arah tempat  duduk saya; duduk  dekat saya dan mengeluarkan rokok . Rupanya ia pun hendak menikmati rokok dan kopi.

Mungkin karena dipersatukan oleh kedua barang beracun itu, kami cepat akrab. Dia menyapa duluan: “Dari mana?” sapanya.

“Dari Jakarta,” jawabku, sekalian menjelaskan bahwa saya wartawan, hendak meliput jajak pendapat.

Entah kenapa, masing-masing kami cepat larut dalam obrolan. Dia tak ragu mengungkapkan dirinya. Dia adalah mantan panglima pasukan pro-integrasi, yang tak pernah surut semangatnya memerangi Fretilin [organisasi pro-kemerdekaan], “karena bersama Portugis, mereka membantai keluarga saya,” katanya. Suaranya dalam, dengan tekanan emosi yg terkendali. Terkesan kuat dia lelaki matang yang telah banyak makan asam garam kehidupan. Tebaran uban di rambut gondrongnya menguatkan kesan kematangan itu.

“Panggil saja saya Laffae,” katanya.

“Itu nama Timor atau Portugis?” Saya penasaran.

“Timor. Itu julukan dari kawan maupun lawan. Artinya ‘buaya’,” jelasnya lagi.

Julukan itu muncul karena sebagai komandan milisi, dia dan pasukannya sering tak terdeteksi lawan. Setelah lawan merasa aman, tiba-tiba dia bisa muncul di tengah pasukan lawannya dan melahap semua yang ada di situ. Nah, menurut anak buah maupun musuhnya, keahlian seperti itu dimiliki buaya.

Dia pun bercerita bahwa dia lebih banyak hidup di hutan, tapi telah mendidik, melatih banyak orang dalam berpolitik dan berorganisasi. “Banyak binaan saya yang sudah jadi pejabat,” katanya. Dia pun menyebut sejumlah nama tokoh dan pejabat militer Indonesia yang sering berhubungan dengannya.

Rupanya dia seorang tokoh. Memang, dilihat dari tongkrongannya, tampak sekali dia seorang petempur senior. Saya teringat tokoh pejuang Kuba, Che Guevara. Hanya saja ukuran badannya lebih kecil.

“Kalau dengan Eurico Guterres? Sering berhubungan?” saya penasaran.

“Dia keponakan saya,” jawab Laffae. “Kalau ketemu, salam saja dari saya.”

Cukup lama kami mengobrol. Dia menguasai betul sejarah dan politik Timtim dan saya sangat menikmatinya. Obrolan usai karena kantuk kian menyerang.

Orang ini menancapkan kesan kuat dalam diri saya. Sebagai wartawan, saya telah bertemu, berbicara dengan banyak orang, dari pedagang kaki lima sampai menteri, dari germo sampai kyai, kebanyakan sudah lupa. Tapi orang ini, sampai sekarang, saya masih ingat jelas.

Sambil berjalan menuju kamar, pikiran bertanya-tanya: kalau dia seorang tokoh, kenapa saya tak pernah mendengar namanya dan melihatnya? Seperti saya mengenal Eurico Gueterres, Taur Matan Ruak? Xanana Gusmao? Dan lain-lain? Tapi sudahlah.

Pagi tanggal 29 Agustus 1999. Saya keluar penginapan hendak memantau situasi. Hari itu saya harus kirim laporan ke Bangkok. Namun sebelum keliling saya mencari rumah makan untuk sarapan. Kebetulan lewat satu rumah makan yang cukup nyaman. Segera saya masuk dan duduk. Eh, di meja sana saya melihat Laffae sedang dikelilingi 4-5 orang, semuanya berseragam Pemda setempat. Saya tambah yakin dia memang orang penting – tapi misterius.

Setelah bubar, saya tanya Laffae siapa orang-orang itu. “Yang satu Bupati Los Palos, yang satu Bupati Ainaro, yang dua lagi pejabat kejaksaan,” katanya. “Mereka minta nasihat saya soal keadaan sekarang ini,” tambahnya.

Kalau kita ketemu Laffae di jalan, kita akan melihatnya ‘bukan siapa-siapa’. Pakaiannya sangat sederhana. Rambutnya terurai tak terurus. Dan kalau kita belum ‘masuk’, dia nampak pendiam.

Saya lanjut keliling. Kota Dili makin semarak oleh kesibukan orang-orang asing. Terlihat polisi dan tentara UNAMET berjaga-jaga di setiap sudut kota. Saya pun mulai sibuk, sedikitnya ada tiga konferensi pers di tempat yang berbeda. Belum lagi kejadian-kejadian tertentu. Seorang teman wartawan dari majalah Tempo, Prabandari, selalu memberi tahu saya peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Dari berbagai peristiwa itu, yang menonjol adalah laporan dan kejadian tentang kecurangan panitia penyelenggara, yaitu UNAMET. Yang paling banyak dikeluhkan adalah bahwa UNAMET hanya merekrut orang-orang pro-kemerdekaan di kepanitiaan. Klaim ini terbukti. Saya mengunjungi hampir semua TPS terdekat, tidak ada orang pro-integrasi yang dilibatkan.

Yang bikin suasana panas di kota yang sudah panas itu adalah sikap polisi-polisi UNAMET yang tidak mengizinkan pemantau dan pengawas dari kaum pro-integrasi, bahkan untuk sekedar mendekat. Paling dekat dari jarak 200 meter. Tapi pemantau-pemantau bule bisa masuk ke sektratriat. Bahkan ikut mengetik!

Di sini saya perlu mengungkapkan ukuran mental orang-orang LSM dari Indonesia, yang kebanyakan mendukung kemerdekaan Timtim karena didanai asing. Mereka tak berani mendekat ke TPS dan sekretariat, baru ditunjuk polisi UNAMET saja langsung mundur. Tapi kepada pejabat-pejabat Indonesia mereka sangat galak: menuding, menuduh, menghujat. Berani melawan polisi . Di hadapan polisi bule mereka mendadak jadi inlander betulan.

Tambah kisruh adalah banyak orang-orang pro-integrasi tak terdaftar sebagai pemilih. Dari 4 konferensi pers, 3 di antaranya adalah tentang ungkapan soal ini. Bahkan anak-anak Mahidi mengangkut segerombolan orang tua yang ditolak mendaftar pemilih karena dikenal sebagai pendukung integrasi.

Saya pun harus mengungkapkan ukuran mental wartawan-wartawan Indonesia di sini. Siang menjelang sore, UNAMET menyelenggarakan konferensi pers di Dili tentang rencana penyelenggaraan jajak pendapat besok. Saya tentu hadir. Lebih banyak wartawan asing daripada wartawan Indonesia. Saya yakin wartawan-wartawan Indonesia tahu kecurangan-kecurangan itu.

Saat tanya jawab, tidak ada wartawan Indonesia mempertanyakan soal praktik tidak fair itu. Bahkan sekedar bertanya pun tidak. Hanya saya yang bertanya tentang itu. Jawabannya tidak jelas. Pertanyaan didominasi wartawan-wartawan bule.

Tapi saya ingat betapa galaknya wartawan-wartawan Indonesia kalau mewawancarai pejabat Indonesia terkait dengan HAM atau praktik-praktik kecurangan. Hambatan bahasa tidak bisa jadi alasan karena cukup banyak wartawan Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Saya kira sebab utamanya rendah diri, seperti sikap para aktifis LSM lokal tadi.

Setelah konferensi pers usai, sekitar 2 jam saya habiskan untuk menulis laporan. Isi utamanya tentang praktik-praktik kecurangan itu. Selain wawancara, saya juga melengkapinya dengan pemantauan langsung.

Kira-kira 2 jam setelah saya kirim, editor di Bangkok menelepon. Saya masih ingat persis dialognya:

“Kafil, we can’t run the story,” katanya.

“What do you mean? You send me here. I do the job, and you don’t run the story?” saya berreaksi.

“We can’t say the UNAMET is cheating…” katanya.

“That’s what I saw. That’s the fact. You want me to lie?” saya agak emosi.

“Do they [pro-integrasi] say all this thing because they know they are going to loose?”

“Well, that’s your interpretation. I’ll make it simple. I wrote what I had to and it’s up to you,”

“I think  we still can run the story but we should change it.”

“ I leave it to you,” saya menutup pembicaraan.

Saya merasa tak nyaman. Namun saya kemudian bisa maklum karena teringat bahwa IPS Asia-Pacific itu antara lain didanai PBB.

***

Kira-kira jam 5:30 sore, 29 Agustus 199, saya tiba di penginapan. Lagi-lagi, Laffae sedang dikerumuni tokoh-tokoh pro-integrasi Timtim. Terlihat Armindo Soares, Basilio Araujo, Hermenio da Costa, Nemecio Lopes de Carvalho, nampaknya mereka sedang membicarakan berbagai kecurangan UNAMET.

Makin malam, makin banyak orang berdatangan. Orang-orang tua, orang-orang muda, tampaknya dari tempat jauh di luar kota Dili. Kelihatan sekali mereka baru menempuh perjalanan jauh.

Seorang perempuan muda, cukup manis, tampaknya aktifis organisasi, terlihat sibuk mengatur rombongan itu. Saya tanya dia siapa orang-orang ini.

“Mereka saya bawa ke sini karena di desanya tidak terdaftar,” katanya. “Mereka mau saya ajak ke sini. Bahkan mereka sendiri ingin. Agar bisa memilih di sini. Tidak ada yang membiayai. Demi merah putih,” jawabnya bersemangat.

Saya tergetar mendengar bagian kalimat itu: “…demi merah putih.”

Mereka semua ngobrol sampai larut. Saya tak tahan. Masuk kamar. Tidur. Besok jajak pendapat.

Pagi 30 Agustus 1999. Saya keliling Dili ke tempat-tempat pemungutan suara. Di tiap TPS, para pemilih antri berjajar. Saya bisa berdiri dekat dengan antrean-antrean itu. Para ‘pemantau’ tak berani mendekat karena diusir polisi UNAMET.

Karena dekat, saya bisa melihat dan mendengar bule-bule Australia yang sepertinya sedang mengatur barisan padahal sedang kampanya kasar. Kebetulan mereka bisa bahasa Indonesia: “Ingat, pilih kemerdekaan ya!” teriak seorang cewek bule kepada sekelompok orang tua yang sedang antre. Bule-bule yang lain juga melakukan hal yang sama.

Sejenak saya heran dengan kelakuan mereka. Yang sering mengampanyekan kejujuran, hak menentukan nasib sendiri. Munafik, pikir saya. Mereka cukup tak tahu malu.

Setelah memantau 4-5 TPS saya segera mencari tempat untuk menulis. Saya harus kirim laporan. Setelah mengirim laporan. Saya manfaat waktu untuk rileks, mencari tempat yang nyaman, melonggarkan otot. Toh kerja hari itu sudah selesai.

Sampailah saya di pantai agak ke Timur, di mana patung Bunda Maria berdiri menghadap laut, seperti sedang mendaulat ombak samudra. Patung itu bediri di puncak bukit. Sangat besar. Dikelilingi taman dan bangunan indah. Untuk mencapai patung itu, anda akan melewati trap tembok yang cukup landai dan lebar. Sangat nyaman untuk jalan berombongan sekali pun. Sepanjang trap didindingi bukit yang dilapisi batu pualam. Di setiap kira jarak 10 meter, di dinding terpajang relief dari tembaga tentang Yesus, Bunda Maria, murid-murid Yesus, dengan ukiran yang sangat bermutu tinggi.  Indah. Sangat indah.

Patung dan semua fasilitasnya ini dibangun pemerintah Indonesia. Pasti dengan biaya sangat mahal. Ya, itulah biaya politik.

Tak terasa hari mulai redup. Saya harus pulang. Besok pengumuman hasil jajak pendapat.

Selepas magrib, 30 September 1999. Kembali saya menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh kebiasaan buruk: merokok sambil minum kopi di lobi penginapan. Kali ini, Laffae mendahului saya. Dia sudah duluan mengepulkan baris demi baris asap dari hidung dan mulutnya. Kami ngobrol lagi.

Tapi kali ini saya tidak leluasa. Karena banyak tamu yang menemui Laffae, kebanyakan pentolan-pentolan milisi pro-integrasi.  Ditambah penginapan kian sesak. Beberapa pemantau nginap di situ. Ada juga polisi UNAMET perwakilan dari Pakistan.

Ada seorang perempuan keluar kamar, melihat dengan pandangan ‘meminta’ ke arah saya dan Laffae. Kami tidak mengerti maksudnya. Baru tau setelah lelaki pendampingnya bilang dia tak kuat asap rokok. Laffae lantas bilang ke orang itu kenapa dia jadi pemantau kalau tak kuat asap rokok. Kami berdua terus melanjutkan kewajiban dengan racun itu. Beberapa menit kemudian cewek itu pingsan dan dibawa ke klinik terdekat.

Saya masuk kamar lebih cepat. Tidur.

Pagi, 4 September 1999. Pengumuman hasil jajak pendapat di hotel Turismo Dili. Bagi saya, hasilnya sangat mengagetkan: 344.508 suara untuk kemerdekaan, 94.388 untuk integrasi, atau 78,5persen berbanding 21,5persen.

Ketua panitia mengumumkan hasil ini dengan penuh senyum, seakan baru dapat rezeki nomplok. Tak banyak tanya jawab setelah itu. Saya pun segera berlari mencari tempat untuk menulis laporan. Setelah selesai, saya balik ke penginapan.

Di lobi, Laffae sedang menonton teve yang menyiarkan hasil jajak pendapat. Sendirian. Saat saya mendekat, wajahnya berurai air mata. “Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mereka curang..” katanya tersedu. Dia merangkul saya. Lelaki pejuang, tegar, matang ini mendadak luluh. Saya tak punya kata apapun untuk menghiburnya. Lagi pula, mata saya saya malah berkaca-kaca, terharu membayangkan apa yang dirasakan lelaki ini. Perjuangan keras sepanjang hidupnya berakhir dengan kekalahan.

Saya hanya bisa diam. Dan Laffae pun nampaknya tak mau kesedihannya terlihat orang lain. Setelah beberapa jenak ia berhasil bersikap normal.

“Kota Dili ini akan kosong..” katanya. Pelan tapi dalam. “Setelah kosong, UNAMET mau apa.”

Telepon berbunyi, dari Prabandari Tempo. Dia memberi tahu semua wartawan Indonesia segera dievakuasi pakai pesawat militer Hercules, karena akan ada penyisiran terhadap semua wartawan Indonesia. Saya diminta segera ke bandara saat itu juga. Kalau tidak, militer tidak bertanggung jawab. Semua wartawan Indonesia sudah berkumpul di bandara, tinggal saya. Hanya butuh lima menit bagi saya untuk memutuskan tidak ikut. “Saya bertahan, nDari. Tinggalkan saja saya.”

Laffae menguping pembicaraan. Dia menimpali: “Kenapa wartawan kesini kalau ada kejadian malah lari?” katanya. Saya kira lebih benar dia mikirnya.

Saya lantas keluar, melakukan berbagai wawancara, menghadiri konferensi pers, kebanyakan tentang kemarahan atas kecurangan UNAMET. “Anggota Mahidi saja ada 50 ribu; belum Gardapaksi, belum BMP, belum Halilintar, belum masyarakat yang tak ikut organisasi,” kata Nemecio Lopez, komandan milisi Mahidi.

Kembali ke penginapan sore, Laffae sedang menghadapi tamu 4-5 orang pentolan pro-integrasi. Dia menengok ke arah saya: “Kafil! Mari sini,” mengajak saya bergabung.

“Sebentar!” saya bersemangat. Saya tak boleh lewatkan ini. Setelah menyimpan barang-barang di kamar, mandi kilat. Saya bergabung. Di situ saya hanya mendengarkan. Ya, hanya mendengarkan.

“Paling-paling kita bisa siapkan seribuan orang,” kata ketua Armindo Soares, saya bertemu dengannya berkali-kali selama peliputan.

“Saya perlu lima ribu,” kata Laffae.

“Ya, lima ribu baru cukup untuk mengguncangkan kota Dili,” katanya, sambil menengok ke arah saya.

“Kita akan usahakan,” kata Armindo.

Saya belum bisa menangkap jelas pembicaraan mereka ketika seorang kawan memberitahu ada konferensi pers di kediaman Gubernur Abilio Soares. Saya segera siap-siap berangkat ke sana. Sekitar jam 7 malam, saya sampai di rumah Gubernur. Rupanya ada perjamuan. Cukup banyak tamu. Soares berbicara kepada wartawan tentang penolakannya terhadap hasil jajak pendapat karena berbagai kecurangan yang tidak bisa dimaklumi.

Setelah ikut makan enak, saya pulang ke penginapan sekitar jam 8:30 malam. Sudah rindu bersantai dengan Laffae sambil ditemani nikotin dan kafein. Tapi Laffae tidak ada. Anehnya, penginapan jadi agak sepi. Para pemantau sudah check-out, juga polisi-polisi UNAMET dari Pakistan itu. Tak banyak yang bisa dilakukan kecuali tidur.

Namun saat rebah, kantuk susah datang karena terdengar suara-suara tembakan. Mula-mula terdengar jauh. Tapi makin lama makin terdengar lebih dekat dan frekuensi tembakannya lebih sering. Mungkin karena perut kenyang dan badan capek, saya tertidur juga.

Tanggal 5 September pagi, sekitar jam 09:00, saya keluar penginapan. Kota Dili jauh lebi lengang. Hanya terlihat kendaran-kendaraan UNAMET melintas di jalan. Tak ada lagi kendaraan umum. Tapi saya harus keluar. Apa boleh buat – jalan kaki. Makin jauh berjalan makin sepi, tapi tembakan nyaris terdengar dari segala arah. Sesiang ini, Dili sudah mencekam.

Tidak ada warung atau toko buka. Perut sudah menagih keras. Apa boleh buat saya berjalan menuju hotel Turismo, hanya di hotel besar ada makanan. Tapi segera setelah itu saya kembali ke penginapan. Tidak banyak yang bisa dikerjakan hari itu.

Selepas magrib 5 Setember 1999. Saya sendirian di penginapan. Lapar. Tidak ada makanan. Dili sudah seratus persen mencekam. Bunyi tembakan tak henti-henti. Terdorong rasa lapar yang sangat, saya keluar penginapan.

Selain mencekam. Gelap pula. Hanya di tempat-tempat tertentu lampu menyala. Baru kira-kira 20 meter berjalan, gelegar tembakan dari arah kanan. Berhenti. Jalan lagi. Tembakan lagi dari arah kiri. Tiap berhenti ada tarikan dua arah dari dalam diri: kembali atau terus. Entah kenapa, saya selalu memilih terus, karena untuk balik sudah terlanjur jauh. Saya berjalan sendirian; dalam gelap; ditaburi bunyi tembakan. Hati dipenuhi adonan tiga unsur: lapar, takut, dan perjuangan menundukkan rasa takut. Lagi pula, saya tak tau ke arah mana saya berjalan. Kepalang basah, pokoknya jalan terus.

Sekitar jam 11 malam, tanpa disengaja, kaki sampai di pelabuhan Dili. Lumayan terang oleh lampu pelabuhan. Segera rasa takut hilang karena di sana banyak sekali orang. Mereka duduk, bergeletak di atas aspal atau tanah pelabuhan. Rupanya, mereka hendak mengungsi via kapal laut.

Banyak di antara mereka yang sedang makan nasi bungkus bersama. Dalam suasa begini, malu dan segan saya buang ke tengah laut. Saya minta makan! “Ikut makan ya?” kata saya kepada serombongan keluarga yang sedang makan bersama. “Silahkan bang!.. silahkan!..” si bapak tampak senang. Tunggu apa lagi, segera saya ambil nasinya, sambar ikannya. Cepat sekali saya makan. Kenyang sudah, sehingga ada tenaga untuk kurang ajar lebih jauh: sekalian minta rokok ke bapak itu. Dikasih juga.

Sekitar jam 3 malam saya berhasil kembali ke penginapan.

Pagi menjelang siang, tanggal 6 September 1999. Saya hanya duduk di lobi penginapan karena tidak ada kendaraan. Tidak ada warung dan toko yang buka. Yang ada hanya tembakan tak henti-henti. Dili tak berpenghuni – kecuali para petugas UNAMET. Nyaris semua penduduk Dili mengungsi, sebagian via kapal, sebagian via darat ke Atambua. Orang-orang pro-kemerdekaan berlarian diserang kaum pro-integrasi. Markas dan sekretariat dibakar. Darah tumpah lagi entah untuk keberapa kalinya.

Sekarang, saya jadi teringat kata-kata Laffae sehabis menyaksikan pengumuman hasil jajak pedapat kemarin: “Dili ini akan kosong..”

Saya pun teringat kata-kata dia: “Saya perlu lima ribu orang untuk mengguncang kota Dili..” Ya, sekarang saya berkesimpulan ini aksi dia. Aksi pejuang pro-integrasi yang merasa kehilangan masa depan. Ya, hanya saya yang tahu siapa tokoh utama aksi bumi hangus ini, sementara teve-teve hanya memberitakan penyerangan mililis pro-integrasi terhadap kaum pro-kemerdekaan.

Tentu, orang-orang pro-integrasi pun mengungsi. Laffae dan pasukannya ingin semua orang Timtim bernasib sama: kalau ada satu pihak yang tak mendapat tempat di bumi Loro Sae, maka semua orang timtim harus keluar dari sana. Itu pernah diucapkannya kepada saya.

Inilah hasil langsung jajak pendapat yang dipaksakan harus dimenangkan. Hukum perhubungan antar manusia saat itu sepasti hukum kimia: tindakan lancung dan curang pasti berbuah bencana.

***

Saya harus pulang, karena tidak banyak yang bisa dilihat dan ditemui. Untung masih ada omprengan yang mau mengantara ke bandara. Sekitar jam 11 pagi saya sampai di pelabuhan udara Komoro. Keadaan di bandara sedang darurat. Semua orang panik. Semua orang ingin mendapat tiket dan tempat duduk pada jam penerbangan yang sama. Karena hura-hara sudah mendekati bandara. Lagi pula penerbangan jam itu adalah yang satu-satunya dan terakhir.

Bule-bule yang biasanya tertib kini saling sikut, saling dorong sampai ke depan komputer penjaga kounter. Ada bule yang stres saking tegangnya sampai-sampai minta rokok kepada saya yg berdiri di belakang tenang-tenang saja. Beginilah nikmatnya jadi orang beriman.

Banyak yang tidak kebagian tiket. Entah kenapa saya lancar-lancar saja. Masuk ke ruangan tunggu, di situ sudah ada Eurico Gutteres. Saya hampiri dia, saya bilang saya banyak bicara dengan Laffae dan dia menyampaikan salam untuknya. Eurico memandang saya agak lama, pasti karena saya menyebut nama Laffae itu.

Sore, 7 Novembe3, 1999, saya mendarat di Jakarta.

Penduduk Timtim mengungsi ke Atambua, NTT. Sungguh tidak mudah mereka mengungsi. Polisi UNAMET berusaha mencegah setiap bentuk pengungsian ke luar Dili. Namun hanya sedikit yang bisa mereka tahan di Dili.

Di kamp-kamp pengungsian Atambua, keadaan sungguh memiriskan hati. Orang-orang tua duduk mecakung; anak-anak muda gelisah ditelikung rasa takut; sebagian digerayangi rasa marah dan dendam; anak-anak diliputi kecemasan. Mereka adalah yang memilih hidup bersama Indonesia. Dan pilihan itu mengharuskan mereka terpisah dari keluarga.

Pemerintah negara yang mereka pilih sebagai tumpuan hidup, jauh dari menyantuni mereka. Kaum milisi pro-integrasi dikejar-kejar tuntutan hukum atas ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’, dan Indonesia, boro-boro membela mereka, malah ikut mengejar-ngejar orang Timtim yang memilih merah putih itu. Eurico Guterres dan Abilio Soares diadili dan dihukum di negara yang dicintai dan dibelanya.

Jendral-jendral yang dulu menikmati kekuasaan di Timtim, sekarang pada sembunyi. Tak ada yang punya cukup nyali untuk bersikap tegas, misalnya: “Kami melindungi rakyat Timtim yang memilih bergabung dengan Indonesia.” Padahal, mereka yang selalu mengajarkan berkorban untuk negara; menjadi tumbal untuk kehormatan pertiwi, dengan nyawa sekalipun.

Sementara itu, para pengungsi ditelantarkan. Tak ada solidaritas kebangsaan yang ditunjukkan pemerintah dan militer Indonesia.

Inilah tragedi kemanusiaan. Melihat begini, jargon-jargon negara-negara Barat, media asing, tentang ‘self determination’, tak lebih dari sekedar ironi pahit. Sikap negara-negara Barat dan para aktifis kemanusiaan internasional yang merasa memperjuangkan rakyat Timtim jadi terlihat absurd. Sebab waktu telah membuktikan bahwa yang mereka perjuangkan tak lebih tak kurang adalah sumberdaya alam Timtim, terutama minyak bumi, yang kini mereka hisap habis-habisan.

Pernah Laffae menelepon saya dari Jakarta, kira-kira 3 bulan setelah malapetaka itu. Ketika itu saya tinggal di Bandung. Dia bilang ingin ketemu saya dan akan datang ke Bandung. Saya sangat senang. Tapi dia tak pernah datang..saya tidak tahu sebabnya. Mudah-mudahan dia baik-baik saja.

***

12 tahun beralu sudah. Apa kabar bailout IMF yang 43 milyar dolar itu? Sampai detik ini, uang itu entah di mana. Ada beberapa percik dicairkan tahun 1999-2000, tak sampai seperempatnya. Dan tidak menolong apa-apa. Yang terbukti bukan mencairkan dana yang dijanjikan, tapi meminta pemerintah Indonesia supaya mencabut subsidi BBM, subsidi pangan, subsidi listrik, yang membuat rakyat Indonesia tambah miskin dan sengsara. Anehnya, semua sarannya itu diturut oleh pemerintah rendah diri bin inlander ini.

Yang paling dibutuhkan adalah menutupi defisit anggaran. Untuk itulah dana pinjaman [bukan bantuan] diperlukan. Namun IMF mengatasi defisit angaran dengan akal bulus: mencabut semua subsidi untuk kebutuhan rakyat sehingga defisit tertutupi, sehingga duit dia tetap utuh. Perkara rakyat ngamuk dan makin sengsara, peduli amat.

Melengkapi akal bulusnya itu IMF meminta pemerintah Indonesia menswastakan semua perusahaan negara, seperti Bank Niaga, BCA, Telkom, Indosat.

Pernah IMF mengeluarkan dana cadangan sebesar 9 milyar dolar. Tapi, seperti dikeluhkan Menteri Ekonomi Kwik Kian Gie ketika itu, seperak pun dana itu tidak bisa dipakai karena hanya berfungsi sebagai pengaman. Apa bedanya dengan dana fiktif?

Lagi pula, kenapa ketika itu pemerintah Indonesia seperti tak punya cadangan otak, yang paling sederhana sekalipun. Kenapa mau melepas Timtim dengan imbalan utang? Bukankan semestinya kompensasi? Adakah di dunia ini orang yang hartanya di beli dengan utang? Nih saya bayar barangmu. Barangmu saya ambil, tapi kau harus tetap mengembalikan uang itu. Bukankah ini sama persis dengan memberi gratis? Dan dalam kasus ini, yang dikasih adalah negara? Ya , Indonesia memberi negara kepada IMF secara cuma-cuma.

Kalau saya jadi wakil pemerintah Indonesia waktu itu, saya akan menawarkan ‘deal’ yang paling masuk akal: “Baik, Timor Timur kami lepas tanpa syarat. Ganti saja dana yang sudah kami keluarkan untuk membangun Timtim selama 24 tahun.” Dengan demikian, tidak ada utang piutang.

Sampai hari ini Indonesia masih menyicil utang kepada IMF, untuk sesuatu yang tak pernah ia dapatkan. Saya harap generasi muda Indonesia tidak sebodoh para pemimpin sekarang.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Hanya BONUS

Hari ini, Jumat, 27 Desember 2013, aku sukar untuk terlelap. Benar kata orang bahwa kehidupan PhD akan merenggut ‘sedikit bagian’ dari hidupmu. Ada sedikit kebebasan yang terlepas dariku. Diambil begitu saja.

Dalam sepinya malam pun pikiranku melayang. Bisa kah aku melalui nya? Bisa kah aku melakukannya?

Ide sebenarnya adalah sosok yang mengerikan. Engkau tidak akan pernah bisa menahannya begitu ia muncul. Liar, buas, dan ganas. Akal sehatmu kadang mengatakan tidak mungkin. Namun ide akan selalu menantang ego mu..menantang keyakinan mu..menantang dirimu…tinggal terserah kita mau kita apakan ide itu. Kita kubur? Kita ikat? Kita lepas? Atau kita tuntun?

2 bulan lagi..Februari 2014 aku dibayangi oleh bayangan kegagalanku. Getir dan takut rasanya. Karena separuh hatiku mengatakan tidak mungkin. Aku sekali lagi mengumpulkan sedikit waktu untuk berkata kepada anak dan istriku : ” Ini hanyalah sebuah bonus. Tapi kita musti bangkit dan lawan rasa takutmu. Kalaupun gagal ya sudah..namanya saja bonus….”

Aku sepertinya tahu apa yang ada di depanku. Perlahan-lahan aku mempersiapkan diri untuk menerimanya. Namun setiap kali aku melihat mata itu…senyum itu..api semangatku menyala. Iya nak, ayah tidak akan menyerah. Ini semua untuk mu. Untuk kita. Yang lain hanya bonus.

Bismillah. Hanya dengan ridha Allah SWT aku bisa melewati ini semua.

27 Desember 2013 09.03 am Clayton – Victoria Austrlia time.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Merayakan Natal?

Ucapan natal memang hanyalah sebuah kata-kata. Sama hal nya dengan ucapan dua kalimat syahadat yang juga merupakan kata-kata. Tapi keduanya memiliki makna yang sangat mendalam bagi masing-masing penganut agama yang mempercayai dan meyakininya. Disini, ‘makna’ itu sendiri menjadi sangat penting. ‘Makna’ lah yang akan menentukan apakah keduanya hanyalah untaian kata-kata saja ataukah suatu yang memiliki dimensi filosofis, personal dan religius.

Hal ini menjadi menarik ketika seorang muslim mengucapkan ‘selamat natal’ kepada rekannya, seorang penganut agama nasrani. Dalam kondisi tersebut, diyakini tidak hanya sebagai bentuk toleransi antar umat beragama tetapi juga merupakan suatu bentuk ‘perayaan natal’ oleh Muslim tersebut; dan oleh karenanya dianggap bertentangan dengan nilai, norma dan bahkan aqidah Islam.

Namun demikian, sesungguhnya kriteria apa yang tepat untuk mendefinisikan kata ‘perayaan’ disini? Hal ini menjadi penting karena beberapa literatur dan pendapat oleh para ahli dan pemuka agama menekankan bahwa mengucapkan natal bagi seorang muslim sama dengan merayakan natal itu sendiri, dalam artian meyakini dan mereduksi akidah ke – Islaman muslim tersebut.

Dalam pandangan penulis, ‘perayaan’ terhadap sesuatu hal memerlukan sedikitnya elemen ‘menyambut’, sedangkan dalam konteks religius, ‘perayaan’ memerlukan elemen tambahan lainnya, yaitu ‘keyakinan’. Aktivitas sosial biasanya merupakan perwujudan ‘perayaan’ dalam konteks yang pertama sedangkan aktivitas religius tentunya merupakan perwujudan konteks yang satunya.

Dari segi aktivitas sosial misalnya, pasangan suami istri yang baru saja dikaruniai seorang anak tentunya akan melakukan perayaan kelahiran si anak pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dimaklumi karena pada hakekatnya, manusia merupakan makhluk sosial, yang acapkali melakukan repetisi seremonial atas aktivitas sosial seperti perayaan ulang tahun kelahiran anak dan sebagainya.

Namun demikian, dalam setiap perayaan ulang tahun si anak tersebut, sesungguhnya pihak yang benar-benar ‘merayakan’ adalah si orang tua tersebut. Karena orang tua tersebut menunggu dan menyambut hari kelahiran si anak sebagai suatu momen penting dalam hidupnya yang membahagiakan. Penuh sukacita.

Sedangkan si anak bisa jadi juga dianggap merayakan apabila menunggu dan menyambut hari ulang tahunnya dengan penuh sukacita. Sama seperti kedua orang tuanya. Di lain pihak, tamu-tamu yang hadir sama sekali tidak merayakan. Mereka berbeda dari si orang tua ataupun si anak, karena mereka tidak menunggu sesuatu ataupun melakukan perencanaan untuk menyambut/merayakan ulang tahun dengan penuh sukacita. Para tamu hanya hadir dalam konteks seremonial. Berbagi suka katanya. Tidak ada perasaan istimewa ataupun berlebihan dari para tamu karena mereka tidak merayakan sesuatu meskipun hadir ditengah-tengah perayaan ulang tahun tersebut. Si anak, baru akan ‘benar-benar merayakan’ sesuatu ketika dia menunggu dan merencanakan sesuatu untuk menyambutnya dengan sukacita. Bikin surprise ulang tahun pacar nya misalnya. Sekali lagi, para tamu yang hadir dalam acara surprise tersebut tidak merayakan ulang tahun si pacar karena tidak menyambut apa-apa.

Sama hal nya ketika tahun baru, pihak-pihak yang menunggu dan merencanakan sesuatu untuk menyambut tahun baru adalah mereka yang merayakan tahun baru. Pedagang kelontong di jalan pas malam tahun baru yang tengah berjualan, meskipun mereka mengucapkan ‘selamat tahun baru’, mereka tidak merayakan tahun baru. Mereka hanya ‘berjualan di malam tahun baru’. Tidak menunggu. Tidak menyambut. Tidak merayakan. Karena bagi mereka malam tahun baru ya sama saja seperti malam lainnya: mencari nafkah.

Aktivitas sosial yang lebih luas misalnya; Hari Kemerdekaan RI. Hal ini merupakan contoh seremoni aktivitas sosial yang dilakukan secara nasional. Namun tidak seluruh bangsa Indonesia merayakannya. Ada saja warga negara Indonesia yang pada tanggal tersebut malah bekerja ataupun istirahat dan ada juga yang ikut serta dalam perlombaan namun sama sekali tidak peduli dan tidak merasakan apa sebenarnya makna dari kemerdekaan. Mereka tidak merayakan hari kemerdekaan. Karena mereka tidak menunggu untuk menyambut hari kemerdekan. Di Istana Negara, tamu-tamu asing yang datang memenuhi undangan kenegaraan juga tidak merayakan hari kemerdekaan. Mereka tidak merasakan sukacita berlebihan. Mereka hanya hadir dalam kapasitas sosial di dalam interaksi negara-negara. Tidak lebih.

Selain elemen ‘menyambut’ seperti dalam analogi aktivitas sosial diatas, ‘perayaan’ dalam konteks religi memerlukan elemen tambahan yaitu ‘keyakinan’ untuk dapat memberikan makna dalam arti ‘perayaan’ itu sendiri. Idul Fitri misalnya, merupakan perayaan yang ‘disambut’ dengan sholat idul fitri, takbir, dan bahkan dengan puasa sebulan penuh karena kaum muslimin ‘meyakini’ hari Idul Fitri sebagai hari ‘Kemenangan’. Kaum non Muslim yang mengucapkan selamat Idul Fitri pada hari tersebut, tidak merayakan Idul Fitri krn mereka tidak menyambut ataupun meyakini hari tersebut sebagai hari kemenangan. Lalu tradisi makan opor secara beramai-ramai juga bukan suatu perayaan baik bagi Muslim ataupun Non Muslim, tapi hanya merupakan bentuk seremonial aktivitas sosial karena manusia memang mahluk sosial.

Dari uraian diatas, barangkali , mengucapkan ‘Selamat Natal’ kepada umat Nasrani belum tentu mereduksi keyakinan dan akidah muslim tersebut apalagi menyetarakan Muslim tersebut sebagai pihak yang juga merayakan Natal…selama tindakan pengucapan tersebut tidak disertai elemen ‘menyambut’ dan tidak terdapat elemen ‘keyakinan’ atas apa hakekat dan makna natal sebagaimana yang dirasakan oleh umat Nasrani yang menyambut, meyakini dan merayakannya.

Catatan: Artikel ini tidak mengkaji dari pendekatan sisi agama. Banyak sudah para ahli yang memiliki kompetensi di dalam hal tersebut. Namun demikian, artikel ini dibuat untuk kepentingan pribadi dan sebagai ruang kontemplasi penulis tanpa ada maksud dan itikad untuk bersinggungan dengan penganut agama dan kepercayaan. Secara singkat, artikel ini hanya mencoba membahas unsur unsur atau elemen apa saja yang diperlukan agar suatu aktivitas sosial bisa dikategorikan sebagai ‘perayaan’. Untuk mengetahui hukum mengucapkan natal bagi Muslim tidak akan ditemukan di artikel ini.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

My late resolution 2011

Hi everyone…been a while to write a post in this blog. Office was really really demanding these past few months.

I have also managed myself to read issues of my interest lately. Issues that relate to International Criminal Court as subject of my research. This lead me to know someone that I realy admire. He’s name is Mark. He’s a doctoral student at London School of Economic and is currently conducting research on ICC and its situations in Africa.

One of his research method in developing his thesis is by making a blog that is very interactive and multimedia-based.

I am lucky that I have been awarded a scholarship to conduct research in Australia. December 2012 or January 2013 are the month of my departure.

For this…, I will develop this blog so that it is interactive and multimedia-based by means that I will post many articles, interviews I have been made, video of seminars or workshop that I am participating and link to any other resources or blogs that share same concern; which….ICC.

At the end, I will need you to critize and put comments so that it could help me on the right track on developing my framework of thinking.

This is my late 2011′ resolution. I really can not wait to make it happen. But as for now, I will spend most of my time at office, to work and be meaningful in doing it.

Im planning to develop this blog on December 2012. So help me anyone, teach me how to develop a good blog and I will share u my journey..

-FJM-

Posted in Uncategorized | Leave a comment

I believe

I believe that someday I will have my own photography business..I am intentionally idling my passion and knowledge on photography. Waiting for a moment that I cant explain.

I will aiming big, straight and high. But not today. I will have my own studio and photography business..

Amen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Penghentian Pasokan Film dan Kerugian Bagi Amerika Serikat

(artikel dibuat oleh Arief Ilham Ramadhan, seorang Penikmat Film dan Alumni Ilmu Politik UI)

artikel di publish di blog ini dengan izin yang bersangkutan dan ditujukan untuk pemahaman yang berimbang

——————————————————————————————

Sudah tiga hari ini twitter dipenuhi kicauan tentang penghentian sementara distribusi film-film import oleh asosiasi-asosiasi pemasok film import, seperti Motion Picture Export Association of America (MPEAA) dan Ikatan Perusahaan Film Impor Indonesia (IKAPIFI). Penghentian tersebut dikarenakan oleh rencana pemerintah untuk membebankan Bea Masuk Atas Hak Distribusi kepada setiap film impor yang akan diputar di Indonesia. Sontak saja rencana pembebanan pajak baru yang berkonsekuensi pada penghentian ini mendapatkan tentangan keras dari pelaku bisnis distribusi film (importir dan bioskop), pekerja film nasional dan moviegoers.


Pemerintah pasti punya alasan atas rencana pembebanan pajak baru tersebut. Begitu pula dengan MPEAA, IKAPIFI dan 21 Cineplex yang menolak rencana tersebut, masing-masing pasti dilatarbelakangi suatu alasan. Namun, ada satu hal yang lebih menarik ketimbang pertimbangan-pertimbangan ekonomi, yang selama ini luput dari perhatian pers dan publik. Ada satu aspek yang sangat penting bagi Amerika Serikat (AS), yang membuat keseriusan MPEAA patut disangsikan untuk benar-benar konsisten menghentikan pasokan filmnya meskipun jika pemerintah tetap memberlakukan pajak tambahan tersebut. Aspek tersebut adalah diplomasi.

Film dan Diplomasi AS


Film merupakan salah satu instrumen dari soft power diplomacy. Joseph S. Nye, Jr. mendefinisikan soft power sebagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui atraksi ketimbang melalui koersi ataupun kekuatan finansial. Sebagai alat  diplomasi, Film (tidak hanya sebagai produk, melainkan film secara keseluruhan mulai dari proses produksi, distribusi, hingga ekshibisi) memiliki banyak peran, antara lain di bidang politik, sosial-budaya dan ekonomi. Di bidang politik, film dapat menjadi sarana myth maker. Di bidang Sosial-budaya, film dapat menjadi sarana penyebaran nilai-nilai, sebagai confidence dan peace builder dan sebagai alat promosi kebudayaan. Di bidang Ekonomi, film merupakan komoditas yang sangat menguntungkan melalui pemasukan pajak dan devisa, penjualan merchandise, Foreign Direct Investment dan juga sebagai sarana promosi pariwisata.

AS Serikat bisa dibilang adalah salah satu dari sedikit negara yang sangat berhasil memanfaatkan film sebagai alat diplomasinya. Di bidang ekonomi misalnya, perputaran uang yang sangat besar terjadi dalam industri perfilman AS. Tahun lalu, tercatat total Box Office gross mencapai $10,5 miliar (http://www.the-numbers.com/market/2010.php). Tidak hanya dari penjualan, film juga memberikan keuntungan besar bagi AS mulai dari menyedot banyak tenaga kerja sampai Foreign Direct Investment dari dan ke luar negeri.

Namun, ada yang jauh lebih penting bagi AS dibanding keuntungan ekonomis dari sebuah film, yaitu pencitraan. Film adalah salah satu corong paling penting bagi diplomasi publik AS. AS telah lama menyadari bahwa pembentukan opini publik, mindshaping, dan penyebaran nilai-nilai sangatlah efektif dan efisien jika dilakukan melalui film.

Pengaruh film begitu kuat bagi pembentukan citra AS. Gore Vidal, novelis kenamaan AS mengatakan “He who screens the history makes the history.” Terutama bagi penonton film-film Hollywood, mereka berpikir bahwa film tentang sejarah khususnya, mengisahkan berdasarkan fakta, sekalipun mereka tahu bahwa film tersebut hanyalah fiksi. Bruce Chadwick dalam bukunya The Reel Civil War: Mythmaking in American Film menyimpulkan bahwa film adalah legitimate historical documents. Film-film Hollywood selalu menggambarkan AS sebagai negara yang digdaya, baik dari sisi militer maupun non-militer. Pencitraan yang terus menerus mengenai kedigdayaan AS melalui film lambat laun diterima sebagai kebenaran yang tidak terbantahkan, menjadi mitos.

AS mendapatkan dan mempertahankan hegemoninya di dunia salah satunya adalah karena film. Reinhold Wagnleitner dalam working paper­-nya yang berjudul American Cultural Diplomacy, the Cinema, and the Cold War in Central Europe menulis bahwa masyarakat Eropa secara tidak sadar telah dijajah secara kebudayaan dengan penanaman nilai-nilai dan cara berpikir AS sejak 1918, menggunakan saluran-saluran distribusi untuk cultural capital, dengan Hollywood di pusatnya.

Bagi AS, adalah sebuah kerugian jika mereka berhenti ‘mencekoki’ negara-negara lain dengan film mereka. Film bukan sekadar komoditas perdagangan biasa, bahkan tidak ternilai dengan uang. AS sangat melindungi distribusi filmnya di luar negeri. Karena itu, adalah mengherankan jika pihak MPEAA dengan sukarela menghentikan distribusinya ke Indonesia. Seharusnya beban pajak bukanlah masalah yang serius bagi AS, apalagi beberapa sumber menyebutkan pajak film impor Indonesia itu jauh lebih kecil dibanding negara-negara lain.

Ketika pemerintah menerapkan kuota terhadap film impor pada tahun 1970 dan 1980-an untuk melindungi industri film nasional, pemerintah AS turun tangan menekan Indonesia untuk membuka keran bagi film mereka dengan ancaman boikot bagi ekspor tekstil dan kayu lapis Indonesia. Hal serupa juga terjadi pasca Perang Dunia II, ketika itu AS gencar memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara Eropa yang menderita kerugian besar akibat perang (Marshall Plan). Negara-negara yang mengharapkan bantuan dari AS dipastikan tidak akan mendapatkannya jika memberlakukan kuota impor atas film-film AS.

AS merugi


Melihat bagaimana penting dan strategisnya peran film dalam politik luar negeri AS, tidak heran jika keseriusan ancaman MPEAA untuk menghentikan pasokan film Hollywood ke Indonesia patut disangsikan. Penghentian tampaknya hanya akan berlangsung sementara. Baik pemerintah tetap melanjutkan pengesahan pajak tambahan tersebut atau tidak, cepat atau lambat MPEAA akan kembali memasok film-filmnya ke Indonesia. Jika MPEAA keukeuh menghentikan pasokannya untuk selamanya, maka AS berada dalam kerugian yang besar.

Pertama, dari segi ekonomi. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan pendapatan per kapita yang terus tumbuh dan berkonsekuensi pada tumbuhnya kelas menengah merupakan pasar yang sangat menggiurkan bagi Hollywood. Kalau pun pemerintah jadi menambah instrumen pajak atas film, konsekuensi logisnya adalah MPEAA akan menaikan nilai jual film yang tentu akan berimbas pada kenaikan tiket bioskop. Namun dengan segmentasi pasar untuk film impor adalah kelas menengah ke atas, maka pengusaha bioskop seharusnya tidak perlu khawatir kehilangan penonton.

Kedua, dari segi diplomasi. Rakyat Indonesia, hampir seluruhnya, mengenal dan merasa dekat dengan kebudayaan dan nilai-nilai AS adalah melalui film, bukan melalui buku, berita, ataupun sumber-sumber informasi lainnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa menjauhkan rakyat Indonesia dari film-film Hollywood sama dengan menjauhkan rakyat Indonesia dari AS, dan hal tersebut merupakan kerugian bagi AS. Apalagi saat ini pemerintahan Obama sedang berupaya merangkul Indonesia untuk membersihkan citra AS sebagai musuh Islam. Islam yang berkembang di Indonesia, yang sejalan dengan demokrasi, dipandang penting bagi AS untuk mengikis radikalisme. Keputusan MPEAA untuk menghentikan distribusi film-filmnya kontraproduktif dengan semangat tersebut.

Bagaimanapun, kerugian akibat polemik yang berkembang saat ini tidak hanya dialami oleh AS, melainkan juga oleh Indonesia. Saat ini pemberlakuan pajak tersebut tengah digodok oleh pemerintah dengan mendengar sumbang pendapat dan saran dari pihak-pihak terkait. Tentu saja semua pihak berharap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kemudian merupakan win-win solution, yang tidak saja mengembalikan film-film Hollywood ke bioskop-bioskop tanah air, tapi juga melindungi industri perfilman nasional.

oleh: Arief Ilham Ramadhan

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pencemaran Lingkungan Laut Lintas Batas dan Prosedur Penyelesaian Perselisihan di dalam UNCLOS 1982

article was made as courtesy to Mr. BAKND

———————————————————————————————————–

Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Laut dalam UNCLOS 1982

Bisa dikatakan bahwa tragedi kandasnya kapal super tanker Showa Maru (berbendera Jepang) di Selat Malaka pada awal Januari 1975 telah membukakan mata kita tentang betapa pentingnya bagi Indonesia dan dunia internasional untuk memberikan perhatian pada isu pencemaran lingkungan laut beserta aspek lain yang mengikutinya, seperti: eksplorasi dan eksploitasi laut serta skema ganti rugi terhadap aktivitas negara-negara atas laut.

Kepentingan Indonesia dan juga dunia internasional atas perlunya eksistensi rezim hukum laut yang mengatu hal tersebut diatas mencapai puncaknya pada awal abad ke-20. Tercatat dalam paruh pertama abad ke-20 telah terdapat 4 kali usaha dunia internasional untuk memperoleh suatu rezim hukum laut yang menyeluruh, yaitu:

a.             Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 (The Hague Codification Conference in 1930) di bawah naungan Liga Bangsa –Bangsa;

b.            Konferensi PBB tentang Hukum Laut I tahun 1958 (The First UN Conference on the Law of the Sea in 1958)[1];

c.             Konferensi PBB tentang Hukum Laut II tahun 1960 (The Second UN Conference on the Law of the Sea in 1960); dan

d.            Konferensi Hukum Laut III tahun1982 (The Third UN Conference on the Law of the Sea 1982) yang menghasilkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

UNCLOS 1982 merupakan puncak karya dari upaya dunia internasional atas pembentukan rezim hukum laut menyeluruh yang disetujui di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982. Pada hari pertama penandatangan, UNCLOS 1982 telah ditanda tangani oleh 119 negara dan dikenal juga sebagai Konstitusi Lautan (Constitution for the Ocean). UNCLOS 1982 terdiri dari 17 bagian dan 9 lampiran yang antara lain mengatur tentang: batas-batas dari yurisdiksi nasional di ruang udara diatas laut, navigasi, riset ilmiah,pertambangan laut, eksploitasi sumber hayati dan non hayati di laut, perlindungan dan pemeliharaan laut serta penyelesaian perselisihan atas eksploitasi dan eksplorasi laut oleh negara-negara peserta. UNCLOS 1982 berlaku 12 bulan setelah tanggal deposit dari instrumen ratifikasi ke enampuluh[2] dan menggantikan Konvensi-Konvensi yang telah dihasilkan pada Konferensi Hukum Laut I tahun 1958[3] sebelumnya.

UNCLOS 1982 meletakkan kewajiban kepada negara-negara peserta  untuk melindungi dan memelihara lingkungan laut[4]. Juga menetapkan hak negara-negara peserta untuk mengelola sumber-sumber kekayaan alam mereka sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan dari masing-masing negara[5]. UNCLOS 1982 juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap kerusakan lingkungan laut, hak kekebalan bagi kapal perang dan kapal-kapal pemerintah serta kaitan dari Bagian XII UNCLOS 1982 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Laut dengan kewajiban-kewajiban yang tercantum pada konvensi-konvensi lainnya guna perlindungan lingkungan laut.

Bagian XII UNCLOS 1982 tersebut juga mewajibkan negara-negara peserta untuk melakukan upaya-upaya yang dipandang perlu guna mencegah, mengurangi dan mengawasi pencemaran lingkungan laut dari sumber-sumber manapun baik dari daratan (pembuangan sampah rumah tangga dan deterjen berlebih, penggunaan peptisida yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan, pencemaran air sungai, dan lain-lain) ataupun laut. UNCLOS 1982 juga mengatur kewajiban negara peserta untuk memastikan bahwa tindakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut di dalam jurisdiksi nasionalnya tidak mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan laut wilayahnya sendiri dan juga lingkungan laut negara lain.

Kerjasama Regional dan Internasional Dalam Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Laut Lintas Batas

Negara peserta UNCLOS 1982 diwajibkan untuk bekerjasama secara bilateral, regional dan global baik secara langsung ataupun melalui organisasi internasional dalam merumuskan aturan-aturan, standar-standar dan rekomendasi praktek serta prosedur guna melindungi dan memperhitungkan keadaan regional bersangkutan[6]. Apabila suatu negara mengetahui tentang ancaman atau pencemaran lingkungan yang sudah terjadi di wilayah lintas batas, negara tersebut harus memberitahukan negara lain yang mungkin tercemar dan organisasi internasional yang terkait atas peristiwa ancaman atau pencemaran lingkungan laut lintas batas tersebut[7].

Dalam skenario sebagaimana digambarkan diatas, negara-negara dan organisasi-organisasi regional/internasional didalam wilayah tersebut harus bekerja sama  untuk menghilangkan akibat-akibat pencemaran serta mencegah atau memperkecil kerusakan dan menerapkan rencana-rencana khusus untuk menanggulangi insiden pencemaran lingkungan laut lintas batas tersebut[8]. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa contoh bentuk kerjasama baik bilateral, regional dan internasional guna perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut lintas batas, seperti:

A. Kerjasama Bilateral

MoU between the Government of Australia and Indonesia on Oil Pollution Preparedness and Response 1996, yang mengandung butir-butir kerjasama antara lain sbb:

a.             Promosi kerjasama yang saling menguntungkan di dalam kesiapan di dalam merespon polusi minyak di laut;

b.            Kerjasama pertukaran informasi atas insiden pencemaran minyak di laut;

c.             Inspeksi lapangan pada lokasi insiden minyak di laut yang sedang terjadi untuk kerjasama yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak;

d.            Pelatihan dan pendidikan bersama untuk capacity building yang lebih baik;

e.             Promosi untuk melakukan riset dan penelitian di dalam menciptakan ukuran (measures), teknik , standar dan peralatan yang diperlukan;

f.             Kerjasama tanggap darurat seperti mobilisasi personil, logistik dan peralatan lain yang dibutuhkan di dalam situasi darurat, dan lain-lain.

B. Kerjasama Trilateral

MoU Sulawesi Sea Oil Spill Response Network Plan 1981, yang mengandung butir-butir kerjasama antara lain sbb:

a.             Kerjasama antara Indonesia-Malaysia-Filipina di dalam hal menghadapi tumpahan minyak di sepanjang Selat Makasar, Laut Sulawesi dan Laut Sulu;

b.            Pelatihan personil tahunan di dalam konteks MARPOL[9] dan isu terkait lainnya;

c.             Mekanisme komunikasi antara focal point di masing-masing negara dalam hal perencanaan suatu operasi oil spill combat, dan lain lain.

C. Kerjasama Regional

1)      MoU between Indonesia-Malaysia-Singapore with the Malacca Straits Council on the Establishment of Revolving Fund Committee yang bertujuan untuk membuat skema sumber dana “on-call” atau dana talangan apabila terjadi operasi penanggulangan pencemaran minyak di laut yang berasal dari tumpahan kapal yang berlokasi di Selat Malaka dan Singapura.

2)      MoU for ASEAN Oil Spill Response Action Plan (ASEAN-OSRAP), 1992 yang mengandung butir-butir kerjasama antara lain sbb:

a.       Meningkatkan kemampuan negara peserta untuk merespon insiden pencemaran minyak di laut yang terjadi di wilayah negara-negara ASEAN;

b.      Membentuk skema kerjasama untuk pemberian bantuan yang saling menguntungkan diantara negara anggota ASEAN;

c.       Membuat prosedur pengelolaan bencana di dalam merespon insiden pencemaran minyak di laut yang terjadi di wilayah negara-negara ASEAN;dan

d.      Membuat skema bantuan eksternal dan internal yang diperlukan di dalam merespon insiden pencemaran minyak di laut yang terjadi di wilayah negara ASEAN, dan lain-lain.

D. Kerjasama Global

1)   International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, 1990 yang mengandung butir-butir kerjasama antara lain sbb[10]:

a.       Mengatur kerjasama kesiapsiagaan dalam penanggulangan tumpahan minyak di laut dari kapal, anjungan lepas pantai,  pelabuhan laut maupun fasilitas-fasiltas lain; dan

b.      Membantu negara berkembang untuk mempersiapkan diri dan bereaksi tanggap terhadap insiden-insiden tumpahan minyak di laut, dan lain lain.

2)   International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) dan the International Oil Pollution Compensation (IOPC) Funds 1992 yang mengandung butir-butir kerjasama antara lain sbb[11]:

a.       CLC dimaksudkan untuk memastikan bahwa tersedia kompensasi yang cukup bagi pihak-pihak yang terkena dampak pencemaran laut akibat tumpahan minyak yang berasal dari kecelakaan-kecelakaan kapal;dan

b.      Dalam CLC, kecuali terbukti bahwa kesalahan mutlak berada pada suatu pihak, terdapat batas pertanggung jawaban (limit of liability) atas jumlah kompensasi yang ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu insiden pencemaran laut. Oleh karena itu IOPC Funds menyediakan dana tambahan apabila kerugian yang ditimbulkan melebihi limit of liability yang diatur didalam CLC tersebut, dan lain-lain.

Selain bentuk kerjasama bilateral, regional dan global sebagaimana telah diuraikan  diatas, Pemerintah Indonesia juga telah membentuk 2 instrumen nasional yang terkait dengan Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Laut, yaitu:

1)   Perpres No. 109 tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML) yang mengamanatkan tindakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran tumpahan minyak di laut serta menanggulangi dampak lingkungan akibat tumpahan minyak tersebut untuk meminimalisi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut. Tanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan tumpahan minyak di laut tersebut merupakan tingkatan Tier-3[12] dan berada di tangan Tim Nasional PKDTML[13].

2)   Kepmenhub No. 355 tahun 2008 tentang Pembentukan Pusat Komando dan Pengendali Nasional (PUSKODALNAS) PKDTML yang mengamanatkan koordinasi operasi, dukungan advokasi, pelaksanaan komando, pengendalian operasi, penyusunan protap Tier-3[14], dan lain-lain guna merespon kondisi darurat yang disebabkan oleh tumpahan minyak di laut.

Prosedur Penyelesaian Perselisihan Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut

Di dalam Ketentuan Umum dari Bab XV UNCLOS 1982 tentang Penyelesaian Perselisihan ditetapkan bahwa pada dasarnya negara peserta UNCLOS 1982 yang bersengketalah yang akan menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai (peaceful means) yang sesuai dengan ketentuan dari Piagam PBB[15]. UNCLOS 1982 juga tidak menghalangi negara peserta UNCLOS 1982 yang bersengketa untuk mencari metode penyelesaian perselisihan dengan cara damai lainnya (other free means)[16], dan apabila 2 asas metode penyelesaian sengketa tersebut tidak berhasil, maka UNCLOS 1982 mengatur prosedur lain yang bersifat formal dan mengikat, yaitu melalui[17]:

a.       Mahkamah Internasional Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea) yang berkedudukan di Hamburg, Jerman;

b.      Mahkamah Internasional (International Court ofJustice) yang berkedudukan di Belanda;

c.       Arbitrase atau Prosedur Arbitrase Khusus (Arbitration or Special Arbitration Procedures) yang diatur di dalam Lampiran VII dan VIII UNCLOS 1982; dan

d.      Konsiliasi (Conciliation) yang keputusannya tidak mengikat para pihak dan diatur di dalam Lampiran V UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 juga mengatur bahwa apabila negara peserta UNCLOS 1982 yang bersengketa setuju, maka penyelesaian perselisihan sengketa dapat melalui persetujuan bilateral, regional atau persetujuan umum yang akan mengatur suatu prosedur untuk memberikan keputusan yang mengikat[18] bagi masing-masing pihak yang bersengketa. Prosedur di dalam persetujuan bilateral, regional ataupun persetujuan umum tersebut akan ditetapkan sebagai prosedur tetap bagi pihak yang bersengketa yang akan mengantikan  prosedur yang berlaku di dalam UNCLOS 1982 sebagaimana telah diuraikan diatas.

Kasus Montara dalam Kepentingan Nasional Indonesia

Kasus kebocoran ladang minyak dan gas lepas pantai yang terjadi di Laut Timor pada tanggal 21 Agustus 2009 oleh operator kilang minyak PTT Exploration and Production (PTTEP) Australia merupakan suatu contoh pencemaran lingkungan laut lintas batas yang melibatkan 3 negara, yaitu: Indonesia,Timor Leste dan Australia. Kebocoran ladang minyak dan gas tersebut mencemari  16.420 kilometer persegi wilayah Indonesia di Laut Timor dan mempunyai implikasi pada banyak hal antara lain: pencemaran lingkungan laut dan biota laut, pertumbuhan organisme laut yang terhambat (stunted growth), kematian terhadap organisme laut dan makhluk hidup lainnya yang mengkonsumsi organisme laut tersebut, serta implikasi langsung pada kondisi ekonomi nelayan Indonesia yang mengandalkan penghidupan pada sektor perikanan di daerah tersebut.

PTTEP merupakan operator kilang minyak Thailand yang berlokasi di Montara Welhead Platform, Laut Timor atau 200 km dari Pantai Kimberley, Australia. Dari sudut kepentingan Indonesia, tumpahan minyak dengan volume 500.000 liter per hari[19] menimbulkan efek pencemaran dahsyat di wilayah perairan Indonesia, terutama di wilayah Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua[20]. Tindakan yang dilakukan Pemerintah RI adalah dengan mengajukan klaim ganti rugi kepada PTTEP sekaligus menjaga komunikasi diplomatik dengan Pemerintah Australia dan Thailand. Klaim Pemerintah Indonesia kepada PTTEP berujung pada ganti rugi dengan nilai sebesar ± Rp. 291 miliar atau setara dengan ± US$ 30 juta .

Dari kasus pencemaran minyak Montara tersebut diatas, terdapat suatu kenyataan  di dalam rezim hukum sekarang yang hanya mengatur mengenai pencemaran yang bersumber dari kapal[21], dan belum ada suatu instrumen atau mekanisme khusus yang mengatur pencemaran minyak di laut yang bersumber dari anjungan migas lepas pantai. Terkait dengan hal ini, Pemerintah RI telah menyampaikan Proposal untuk mengatur bentuk tanggung jawab dan kompensasi dari pencemaran minyak dilaut yang berasal dari anjungan migas lepas pantai (offshore oil exploration and exploitation) dalam Marine Environmental Protection Committee (MPC)-nya International Maritime Organization (IMO). Setelah pembahasan di dalam MPC IMO, Proposal tersebut mendapat dukungan dan telah dibahas lebih lanjut dalam Legal Committee IMO pada 15-19 November 2010 lalu di London.

Cakupan dari Proposal Pemerintah RI tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a.       Indonesia memandang perlu dibentuknya suatu instrumen yang mengatur tanggung jawab dan skema kompensasi atas pencemaran minyak di laut yang berasal dari anjungan migas lepas pantai (offshore oil exploration and exploitation) untuk menghindari terulangnya kejadian serupa di kemudian hari;

b.      Mendesak Legal Committee IMO untuk membentuk suatu skema sumber dana “on-call” atau dana talangan yang dapat digunakan apabila pencemaran minyak di laut yang berasal dari anjungan migas lepas pantai (offshore oil exploration and exploitation) kembali terjadi dikemudian hari;

c.       Menegaskan kembali Polluters Pay Principle[22] dimana strict liability atas tanggung jawab insiden pencemaran minyak di laut yang berasal dari anjungan migas lepas pantai (offshore oil exploration and exploitation) berada pada pemilik kilang migas lepas pantai yang menyebabkan pencemaran minyak tersebut; dan

d.      Perlunya pemilik anjungan migas lepas pantai untuk menggunakan skema  asuransi atas resiko yang mungkin timbul di dalam eksplorasi dan eksplorasi migas di wilayah jurisdiksi RI, dan lain-lain.

Kasus Montara jelas merupakan suatu tonggak bagi Pemerintah RI untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin kepentingan nasional Indonesia. Proposal RI di dalam Legal Committee IMO sangat jelas dan merupakan kepentingan strategis Indonesia, yaitu untuk mengkoordinasioan pembuatan suatu rezim hukum laut baru, melalui mekanisme multilateral, yang mengatur pencemaran minyak di laut yang berasal dari anjungan migas lepas pantai (offshore oil exploration and exploitation) guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kasus Montara serupa di wilayah jurisdiksi Indonesia dikemudian hari.

-FJM-


[1] Konferensi Hukum Laut I telah menghasilkan 4 konvensi penting yaitu: Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan (Convention on Territorial Sea and Contiguous Zone), Konvensi tentang Laut Lepas (Convention on the High Seas), Konvensi tentang Landas Kontinen (Convention on the Continental Shelf) dan Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Hayati di Laut Lepas (Convention on Fishing and Conservation of Living Resources of the High Seas)

[2] Pasal 308 UNCLOS 1982

[3] Pasal 311 UNCLOS 1982

[4] Pasal 192 UNCLOS 1982

[5] Pasal 193 UNCLOS 1982

[6] Pasal 197 UNCLOS 1982

[7] Pasal 198 UNCLOS 1982

[8] Pasal 199 UNCLOS 1982

[9] MARPOL adalah kependekan dari Marine Pollution. Terdapat juga suatu konvensi internasional MARPOL yaitu International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 yang telah dirubah oleh Protocol of 1978. Kedua instrument ini dikenal juga dengan sebutan: MARPOL 73/78

[10] Saat ini Indonesia belum menjadi negara peserta di dalam Konvensi ini.

[11] Saat ini Indonesia adalah negara pihak CLC namun telah keluar dari IOPC Funds

[12] Tier-3 adalah tumpahan minyak telah melewati batas wilayah negara

[13] Tim Nasional PKDTML dipimpin oleh Menteri Perhubungan RI dan beranggotakan 14 Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan dan Kepala Daerah.

[14] Protap Tier-3 saat ini masih dalam proses finalisasi oleh Kementerian Perhubungan RI

[15] Pasal 279 UNCLOS 1982

[16] Pasal 280 UNCLOS 1982

[17] Pasal 281 dan Pasal 287 ayat 1 UNCLOS 1982

[18] Pasal 282 UNCLOS 1982

[19]Tumpahan miyak tersebut memasuki perairan Indonesia di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) sejauh 51 mil atau sekitar 80 km tenggara Pulau Rote.

[20] Website Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), www.walhi.or.id

[21] Canadian Maritime Law Association menyampaikan di dalam suatu seminar bahwa dari 70 perjanjian internasional yang mengatur mengenai perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut, belum ada satupun yang secara khusus mengatur bentuk kompensasi atas pencemaran minyak di laut yang berasal dari anjungan migas lepas pantai (offshore oil exploration and exploitation). Perjanjian internasional yang mengatur tanggung jawab pencemaran minyak seperti Safety of Life on Sea (SOLAS) maupun Standard of Training, Certification and Watch Keeping for Seafarers (STCW) hanya didesain secara khusus untuk mengatur pencemaran minyak di laut yang berasal dari muatan kapal.

[22] Polluters Pay Principle adalah prinsip dasar yang terkandung di dalam Principle 16 dari Rio Declaration on Environment and Development, 1992 yang berbunyi: “national authorities should endeavor to promote the internalization of environmental cost and the use of economic instrument, taking into account the approach that the polluters should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investments”.

Posted in Legal Issues | 6 Comments