Apakah Resolusi DK PBB Selalu Binding?

Pasal 25 Piagam PBB mengatakan bahwa Resolusi DK PBB mengikat seluruh negara anggota PBB. Lalu pertanyaan sederhananya adalah  ‘Apakah seluruh resolusi DK PBB mengikat seluruh anggota PBB?’

Untuk dapat memahami pertanyaan ini maka kita harus merujuk kembali kepada prinsip dibentuk nya PBB itu sendiri.

Prinsip Perserikatan Bangsa Bangsa

Pasal 2 dari Piagam PBB menyatakan bahwa ‘the Organization is based on the principle of sovereign equality of all its Members’. Dalam hal ini, Asbjorn Eide mengatakan bahwa ‘sovereign equality is the anchoring point of the UN Charter’, lebih lanjut lagi, Antonio Cassese mengatakan bahwa ‘ sovereign equality constitute the linchpin of the whole body of international legal standards, the fundamental premise on which all legal relation rest’.

Oleh karenanya, pemahaman atas definisi ‘sovereign equality’ menjadi sangat penting. Sedikit lompat kedalam perjalanan sejarah, pada tahun 1970 dikenal suatu deklarasi yang disebut Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations. Adapun mengenai sovereign equality, deklarasi tersebut menyampaikan hal berikut:

“All States enjoy sovereign equality. They have equal right and duties and are equal member of the international community, notwithstanding differences of an economic, social, political or other nature. In particular, sovereign equality includes the following elements: states are judicially equal; each state enjoys the right inherent in full sovereignty; each state has the duty to respect the personality of other states; the territorial integrity and political independence of the state is inviolable; each state has the right to freely choose and develop its political, social, economic and cultural systems; dan each state has the duty to comply full and in good faith with its international obligations and live in peace with other states”

Dalam konteks artikel ini, salah satu elemen yang menjadi perhatian adalah hak tiap negara untuk pemenuhan kewajiban internasioal mereka (duty of states to fully fulfill their international obligations).

Apakah bisa negara tidak dapat memenuhi kewajiban internasionalnya?

Resolusi DK PBB 1422

Salah satu Resolusi DK PBB yang patut kita cermati adalah Resolusi DK PBB No. 1422 tahun 2002. Resolusi ini membatasi, atau bisa dikatakan melarang, para negara peserta Statuta Roma (Statuta pendirian International Criminal Court) untuk memenuhi kewajiban mereka yang tertuang di dalam Statuta Roma.

Hakim Fitzmaurice dalam Dissenting Opinion Advisory Opinion kasus ‘the Legal Consequences for States of the Continued presence in South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)’ menyampaikan padangan sebagai berikut:

“even when acting under Chapter VII of the Charter it self, the Security Council has no power to abrogate or alter territorial rights, whether of sovereignty or administration…this is the principle of international law that is well established as any there can be, – and the Security Council is as much subject to it…”

Jika Resolusi 1422 bisa kita katakan ‘telah bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB’ (yaitu melarang negara untuk memenuhi kewajiban internasional mereka), maka pertanyaan hukum yang timbul adalah: apa implikasi resolusi semacam Resolusi 1422 bagi negara anggota PBB dilihat dari sudut pandang Pasal 25 Piagam PBB?

Pasal 25 Piagam PBB

Pasal 25 Piagam PBB memang mengatur bahwa semua negara anggota PBB setuju dan sepakat untuk menerima dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, sesungguhnya, pasal 25 Piagam PBB telah megatur batasan atas bagaimana negara anggota PBB menerima resolusi DK PBB tersebut.

Secara lengkap, pasal 25 Piagam PBB berbunyi “the member of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter“. Kalimat ‘in accordance with the present Charter’ menjadi sangat penting, karena kalimat ini tidak hanya sekedar decorative sentence.

Kalimat ini menjadi bagian integral pasal 25 Piagam PBB yang harus dipahami dan dibaca secara kesatuan yang utuh. Hakim Fitzmaurice, masih dalam kasus yang sama seperti diatas, mendukung argumen ini, yang menyatakan:

“if the effect of that article were automatically to make all decisions of the Security Council binding, then the words ‘in accordance with the present Charter’ would be quite superfluous. They would add nothing to the preceding and only other phrase in the article, namely ‘the members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council’, which they are clearly intended to qualify. They effectively do so only if the decisions referred to are those which are duly binding ‘in accordance with the present Charter'”.

Lalu bagaimana dengan argumen ‘jika ada konflik antara kewajiban negara anggota PBB sebagaimana diatur Piagam PBB dengan kewajiban yang diatur dalam perjanjian internasional lainnya, maka kewajiban sebagaimana diatur dalam Piagam PBB lah yang akan di dahulukan negara anggota PBB’ (pasal 103 Piagam PBB)

Berlakukah Pasal 103 Piagam PBB?

Di dalam hukum internasional dikenal istilah peremptory norms atau jus cogens. Artikel 53 dari Vienna Conventions on the Law of the Treaties mendefinisikan jus cogens sebagai berikut: “…a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as norm from modified only by a subsequent norm of general international law having the same character…”.

Secara sederhana, jus cogens adalah ‘norma-norma yang harus ditaati’. Terkait hal ini, dalam konteks hukum internasional, dikenal juga istilah obligatio erga omnes. International Court of Justice di dalam kasus Barcelona Traction, mendefinisikan obligatio erga omnes sbb: ‘an essential distinction should be drawn between the obligation of a state towards the international community as a whole, and those arising vis-a-vis another state…by their nature, the former are the concern of all states…all states can be held to have legal interest in their protection; they are obligation erga omnes’

Intinya, obligatio erga omnes adalah kepentingan seluruh negara untuk menjunjung jus cogens. Di dalam konteks artikel ini, kejahatan yang diatur di dalam Statute Roma, yaitu kejahatan kemanusiaan, agresi, genosida dan kejahatan perang merupakan jus cogens yang  merupakan kewajiban bagi semua negara untuk tidak memberikan perlakukan istimewa kepada para pelakunya.

M Cherif Bassioni mengutarakan ‘recognizing certain international crimes as jus cogens…with it the duty to prosecute or extradite…irrespective of where they were committed, by whom, against what category of victims…above all, the characterization of certain crimes as jus cogens places upon states the obligation erga omnes not to grant impunity to the violators of such crimes’

Oleh karenanya, jika Resolusi DK PBB 1422 memberikan impunitas kepada para pelaku kejahatan yang melanggar jus cogens, maka resolusi tersebut telah melangar prinsip jus cogens. Oleh karena nya, artikel 103 Piagam PBB tidak berlaku.

Hakim Lauterpacht dalam Separate Opinion atas kasus Bosnia mengatakan ” the concept of jus cogens operates superior to both customary international law and treaty. The relief which article 103 of the Charter may give the Security Council…cannot…extend to a conflict between a Security Council resolution and jus cogens…’

Oleh karena nya, Resolusi 1422 tidak memenuhi kualifikasi pasal 25 Piagam PBB dan merupakan salah satu contoh Resolusi DK PBB yang tidak mengikat. Pasal 103 Piagam PBB juga tidak dapat diberlakukan kepada seluruh negara anggota PBB karena Resolusi DK PBB 1422 ilegal, bertentangan dengan jus cogens dan juga bertentangan dengan hukum perjanjian internasional serta melanggar tujuan dan prinsip dari Perserikatan Bangsa Bangsa itu sendiri…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kejahatan [Inter]nasional

Belakangan ini, banyak sekali berita yang memuat informasi bahwa pemerintah bangsa ini sering sekali melakukan kejahatan yang masuk ke dalam kategori kejahatan internasional.

Melakukan penahanan melebihi x hari, disebut kejahatan internasional. Ada nya gesekan antara aparat kepolisian dan sekelompok masyarakat ataupun ormas, juga disebut kejahatan internasional. Dan yang paling terkini, tuduhan makar, juga disebut sebagai kejahatan internasional.

Yang memprihatinkan adalah perkembangan bahwa saat ini pemerintah Indonesia tengah meng kampanyekan disiplin NKRI dan Negara Pancasila.

Memprihatinkan bukan dari segi kebijakan pemerintah yang diambil dan juga bukan dari segi prosedural yang dipilih pemerintah. Bukan. Saya tidak ingin mengarah kesana.

Memprihatinkan karena ini semua terjadi menuju persiapan pilpres 2019. Memprihatinkan karena bisa saja, tuduhan makar dan upaya pemerintah untuk melakukan kontrol sosial dan politik atas tuduhan tersebut sangat mungkin terjadi dalam perjalanan menuju pilpres 2019.

Kondisi yang bisa saja terjadi nanti pada skenario diatas: akan banyak orang berbicara mengenai tuduhan kejahatan internasional kepada pemerintah. Ini memprihatinkan, setidaknya bagi saya, karena alasan dibawah ini.

Saya rasa, publik sedikit kebablasan di dalam memahami apa itu kejahatan internasional. International Military Tribunal di Nuremberg pada tahun 1948 sesungguhnya sudah menterjemahkan apa yang dimaksud dengan kejahatan internasional. Dalam dokumen putusan nya, kejahatan internasional adalah:

‘such an act universally recognized as criminal, which is considered a grave matter of international concern and for some valid reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of the State that would have control over it under ordinary circumstances’ (Hostages Trial, IMT Nuremberg, 19 February 1948)

Banyak elemen yang musti dipenuhi agar suatu kejahatan masuk kedalam kategori kejahatan internasional berdasarkan definisi diatas. Namun yang paling menarik adalah  elemen bahwa ‘ketika kejahatan tersebut tidak/sulit untuk diupayakan di dalam jurisdiksi nasional.

Contoh yang paling menarik, adalah kewenangan Presiden RI untuk menyatakan perang berdasarkan pasal 11 UUD 1945. Saya tidak akan membahas mengenai right to self defense ataupun law of the use of force disini. 

Namun sekiranya keputusan Presiden RI tersebut dipandang sebagai kejahatan aggresi (dan bisa saja terjadi), sangat kecil kemungkinan pengadilan nasional di Indonesia untuk mengadili kasus tersebut. Hal ini dikarenakan berbenturan dengan isu state sovereignty ataupun official immunity. Indonesia pun belum mengadopsi universal jurisdiction untuk mengadili kejahatan agresi.

 Intinya: kejahatan agresi sangat sulit untuk dpt diadili secara adil pada tingkat nasional dan dalam konteks Indonesia, perangkat hukum kita juga sangat tidak siap untuk mengadili kejahatan agresi. 

Salah satu pengadilan yang dapat mengadili kejahatan agresi adalah pengadilan internasional dalam hal ini Mahkamah Pidana Internasional / the International Criminal Court di Belanda. 

Berdasarkan definisi dan contoh hypothetical diatas, suatu kejahatan hanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional bila telah memenuhi SEMUA elemen termasuk  elemen ‘tidak dapat diadili di pengadilan nasional’.

Penahanan oleh aparat kepolisian melebihi x hari misalnya, terdapat forum nasional pra peradilan yang mungkin lebih tepat daripada mengkampanyekan untuk membawa isu tersebut kepada Mahkamah Internasional/Mahkamah Pidana Internasional/Komisi HAM PBB misalnya.

Akan sangat letih bangsa ini jika arus informasi banyak sekali dipenuhi dengan berita berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenaran nya.

Oleh karenanya saya cukupkan artikel singkat ini. Hanya untuk tukar pendapat atas apa yang saya pahami mengenai defisi ‘Kejahatan Internasional’. Coba sama-sama kita amati, kedepan, seberapa sering bangsa ini akan disibuk kan dengan isu ini.

Moga moga saya salah, namun jikapun terjadi, semoga kita bisa memberikan peran untuk sama sama memahami bahwa  tidak semua kejahatan merupakan kejahatan internasional dan untuk kasus kejahatan demikian, bangsa kita sudah memiliki forum nya pada tingkat nasional.

 

 

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Tenun Kebangsaan Saya

Republik ini dibangun tidak atas nama perpecahan. Republik ini juga tidak dibangun dengan semangat kebencian. Republik ini dibangun dengan kesadaran bersama atas nasib sepenanggungan bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang bersatu dan secara bersama-sama menuntut kemerdekaan.

Semangat para pendiri bangsa yang tertuang dalam Undang Undang Dasar adalah bangsa ini telah sampai kepada saat yang berbahagia, yaitu rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat.

Namun benarkah kita saat ini masih berbahagia? Masih kah juga kita merdeka dan bersatu?

Bapak pendiri bangsa ini, Ir. Soekarno, pernah menitipkan sebuah pesan bahwa kelak, perjuangan bangsa ini akan jauh sangat sulit dibandingkan perjuangan yang dialaminya dalam merebut kemerdekaan, yaitu perjuangan melawan bangsamu sendiri.

Prihatin rasa nya melihat bangsa ini terpecah belah. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada lingkup yang luas namun juga terjadi pada lingkup terkecil dalam kehidupan sosial, yaitu perpecahan pada tingkat keluarga inti. Suami dan istri bertikai karena perbedaan pandangan politik. Demikian hal nya dengan mertua dan menantu, sepupu dengan sepupu, antar rekan kerja dan juga antar pertemanan.

Republik ini tidak dibangun untuk satuan terkecil dalam konteks sosial. Bukan! Republik ini dibangun untuk kepentingan seluruh warga Negara Indonesia. Bukan dibangun untuk saya, bukan untuk kami, bukan untuk mereka dan juga bukan untuk kalian. Tetapi, sekali lagi, untuk seluruh warga Negara Indonesia.

Perjuangan untuk mendirikan Republik ini tidak dilandasi oleh pertanyaan pertanyaan sederhana seperti apa sukumu, apa warna kulitmu, apa agamamu dan apa status sosialmu. Lalu kini, kemana label warga Negara Indonesia itu?

Sadar atau tidak, kita telah mengizinkan diri kita merobek robek tenun kebangsaan yang dibangun secara susah payah oleh pendiri Negara.

Masih lekat dalam ingatanku atas dua peristiwa sosial yang kualami sendiri beberapa waktu yang lalu. Pertama, anak kecil yang melempar bungkus teh kotak kepada seorang paruh baya seraya berujar ‘woy pergi kau Cina’, dan yang kedua, seorang anak perempuan yang menangis, mengadukan kepada orang tua nya bahwa dia menginginkan pindah sekolah karena teman nya melabeli dirinya dengan label ‘kafir’.

Ini adalah potret sosial yang terjadi pada anak-anak kita. Anak Indonesia. Mereka adalah anak anak kecil yang kelak akan membangun negeri ini. Kepada mereka lah tongkat estafet tenun kebangsaan akan kita titipkan. Namun kini bangsa kita, tertanam sedari dini pada usia anak-anak, rasa kebencian dan rasa takut.

Kita HARUS BERHENTI berpikir mengenai identitas.

Kita semua musti turun tangan. Menahan diri. Merajut kembali. Tersenyum dan menyapa kembali tenun kebangsaan itu.

Saya sungguh tidak rela melihat perpecahan bangsa ini. Terlebih lagi, saya tidak rela melihat anak anak kita membangun bangsa ini dengan semangat identitas yang terkotak kotak di dalam hati mereka.

Saya ingin memulai gerakan memperbaiki tenun kebangsaan yang dimulai dari diri saya. Yaitu dengan menahan diri untuk terlibat dalam diskusi dan aksi identitas yang sedang terjadi di negeri ini.

Saya ingin bermimpi bahwa anak Indonesia, kelak dapat membangun bangsa ini secara bersama sama, sebagai bangsa Indonesia yang ber Bhineka Tunggal Ika..

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Makar dan Pengadilan Internasional

Makar dan Pengadilan Internasional

Aktivis Sri Bintang Pamungkas ditahan kepolisian RI pada tanggal 2 Desember 2016 atas dugaan tindakan makar. Meskipun penahanan ditangguhkan karena alasan kesehatan, Sri Bintang Pamungkas berpendapat tindakan penahanan 100 hari tersebut menyalahi aturan KUHAP. Melalui kuasa hukumnya (“Kuasa Hukum”), Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian akan dilaporkan ke pengadilan internasional.

Atas berita ini, terdapat dua pertanyaan yang muncul: pengadilan internasional mana yang akan dirujuk? apakah kejahatan makar dan kasus penahanan tersebut dapat diterima oleh pengadilan internasional?

Berbicara mengenai pengadilan internasional, terdapat dua pengadilan internasional permanen, yaitu: International Court of Justice atau Mahkamah Internasional (“MI”) dan International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional (“MPI”).

MI tidak memiliki jurisdiksi atas kasus terkait dugaan makar sebagaimana tersebut diatas. Hal ini dikarenakan jurisdiksi MI hanya berlaku kepada kasus yang melibatkan negara vs negara, sebagaimana diatur dalam pasal 34 Statuta MI. Sehingga, pengadilan internasional yang sangat mungkin di rujuk oleh Kuasa Hukum adalah MPI. Namun, sebelum membahas kejahatan apa saja yang menjadi jurisdiksi MPI, ada baiknya kita memahami perbedaan antara case dan situation di dalam statuta pendirian MPI, yaitu Statuta Roma

Case dan Situation

Terminologi case dan situation muncul berkali-kali di dalam Statuta Roma. Namun demikian, tidak ada definisi rinci mengenai kedua nya di dalam Statuta Roma. Hal ini menarik karena MPI hanya dapat menerima situation dan bukan case.

Atas kekosongan definisi ini, Pre Trial Chamber 1 MPI di dalam menangani situasi Demokratik Republik Kongo menjelaskan bahwa suatu case merupakan insiden yang sangat spesifik dimana satu atau lebih kejahatan yang diatur Statuta Roma telah dilakukan oleh seseorang atau lebih pada suatu kurun waktu. Sementara situation memerlukan “hubungan beberapa insiden” yang mencakup waktu, lokasi dan pelaku.

Sehingga, apabila Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan bahwa insiden penahanan atas dugaan kejahatan makar telah terjadi: a.di beberapa lokasi di Indonesia, b.dalam kurun waktu yang berbeda, c.dilakukan oleh Kapolri dan/atau bawahannya, serta d. terdapat hubungan atas beberapa insiden penahanan, maka kasus tersebut tidak dapat diajukan ke MPI karena tidak memiliki kriteria situation sebagaiman telah diuraikan diatas.

 Kejahatan yang Diatur dalam Jurisdiksi MPI

Pasal 1 Statuta Roma menyatakan bahwa MPI memiliki jurisdiksi “over persons for the most serious crimes of international concerns…”. Dua elemen yang musti dipenuhi agar suatu kejahatan menjadi jurisdiksi MPI adalah: merupakan kejahatan yang serius; dan merupakan kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat internasional.

Terdapat dua kata kunci yang dapat membedakan kejahatan serius dengan kejahatan biasa yang diatur di dalam Statuta Roma, yaitu widespread (sporadis dan terjadi di banyak wilayah di Indonesia) dan systemic (dilakukan secara sistematis dan terencana).

 Sementara kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat internasional adalah kejahatan yang mengganggu perdamaian dan memiliki skala luas. Pada tahun 2013 ketika desakan agar insiden Mesir yang menewaskan sekitar 1000 orang sipil diadili oleh MPI, MPI merespon bahwa insiden tersebut belum masuk kategori kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat internasional karena ada perbedaan antara internal disturbance, non-international armed conflict, dan international armed conflict.

Dari catatan ini, sangat jelas bahwa kejahatan makar (internal disturbance) yang terjadi di suatu negara tidak memenuhi kriteria pasal 1 Statuta Roma.

Lalu bagaimana jika Kapolri dituduh melanggar HAM karena melakukan penahanan atas dugaan kejahatan makar? Di dalam Statuta Roma, terdapat empat kejahatan yang menjadi jurisdiksi MPI berdasarkan pasal 5 Statuta Roma, yaitu kejahatan: perang, genosida, kemanusiaan dan agresi. Adapun, tindakan penahanan merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan sebagaimana diatur di dalam pasal 7 Statuta Roma.

Namun, agar tindakan penahanan tersebut diakui sebagai kejahatan kemanusiaan dalam Statuta Roma, pasal 7 Statuta Roma mensyaratkan empat elemen spesifik, bahwa tindakan penahanan tersebut harus dilakukan secara: widespread, systematic, directed against civilian population dan with the knowledge of the attack.

Sehingga jelas, kasus terkait makar yang akan diajukan Kuasa Hukum bukan merupakan jurisdiksi MPI, kasus tersebut tidak memiliki kriteria situation dan juga tidak memenuhi kriteria pasal 1 dan pasal 7 Statuta Roma.

Asas Komplementeritas

Poin terakhir yang juga patut menjadi perhatian adalah MPI didirikan dengan semangat bahwa MPI bersifat komplementer atas pengadilan nasional. Hal ini diatur di dalam Preambule maupun pasal 1 dan pasal 17 Statuta Roma. Lebih lanjut lagi, Markus Benzing dan Morten Bergsmo (2004) menyatakan bahwa “it is the duty of every states to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes”.

Sifat komplementer MPI merupakan poin penting yang menjadi perdebatan besar ketika Statuta Roma disusun. Hal ini dikarenakan keengganan banyak negara, termasuk Amerika Serikat, bahwa jika tidak bersifat komplementer, MPI akan sangat intrusif terhadap kedaulatan negara di dalam menyelenggarakan sistem peradilan nya.

Dari uraian singkat ini, penulis berpendapat bahwa sangat mustahil bagi Kuasa Hukum untuk membawa kasusnya kedalam jurisdiksi MPI. Keberadaan MPI memang dapat memberikan efek deteren atas suatu “kondisi” yang sedang berkembang di berbagai negara. Tetapi di dalam konteks penahanan Sri Bintang Pamungkas, barangkali forum pra peradilan pada tingkat nasional merupakan forum yang jauh lebih tepat.

Ferry J Murdiansyah

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tedjo ke Tunisia

IMG_0975

Ini adalah kawan ku Tedjo. Suka nya makan bakwan dan tinggal di Jl. Taman Le Ambon No 6, Jakarta Pusat.

Tedjo suka sekali main tembak tembak an. Dulu pas kecil suka nembak bebek-bebek-an. Beranjak remaja sedikit, kawannya yang pakai rok dan lipstick ditembak juga. Dor! “Mau jalan sama aku tidak?” kata Tedjo.

Pokoknya, Tedjo suka sekali tembak-tembak-an. Kalau lagi ujian pun kadang-kadang nembak juga.

Sekarang Tedjo dikenal sebagai jagoan tembak. Terakhir ikut sayembara tembak Tedjo dapat hadiah 2 gajah eksotis asal Thailand Selatan.

Tedjo punya musuh besar namanya Pak Krota N. Mereka sering sekali berantem dor dor dor nun jauh disana di bawah gua gelap. Kalau sudah dor dor dor, 1 kampung ramai. Bising suaranya…

Sebenarnya kawan-kawan Tedjo ingin ikut bantuin Tedjo berantem sama Pak Krota N. Tapi senjatanya itu lho. Senapan laras panjang namanya Mantan-Boks-360.

Beberapa kali kawan-kawan Tedjo mengajak dor dor dor pake senapan model baru. Tapi selalu ditolak. “Gak level” kata Tedjo. Padahal senapan model baru ini canggih punya. Buatan Jepang rakitan Taiwan. Yahud punya lah. Namanya Pistol-Syupeeerr-4, atau yang disingkat…..ya gitu deh…

Sebenarnya Tedjo sudah sering lirik genit-genit sama Cici Merry, mbak-mbak penjual Pistol-Syupeeerr-4 di ITC Mangga Dua Lantai 2 Blok D 33, namun entahlah, Tedjo masih setia dengan Mantan-Boks-360 nya itu..

Sebentar lagi Tedjo mau pindah kerja di Tunisia. Jadi Sheriff katanya… atau dalam bahasa gawul Tunisianya disebut John-117-MasterSheff..

Selamat bertugas di Tunisia Mastersheff Tedjo…ingat-ingat kawan-kawan mu ini. Selamat menegakkan keadilan membela yang lemah disana..

Kalau-kalau saja nanti pengen punya senjata baru Pistol-Syupeeerr-4, jangan ragu-ragu hubungi kita dan Cici Merry di nomor telfon +6281290089933.

Kita pasti akan selalu menyambutmu dengan wajah seperti ini:

IMG_0978

*maaf gambarnya tedjo juga…

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Palestine and the ICC…Deferred

10959559_10153091564867460_994147204002529660_n

It is not surprising to see the United States’ response toward the joining of the Palestine to the International Criminal Court (“ICC”). Only within 21 days the United States challenged the basic tenet of the Palestine-ICC relationship: settle your statehood status first!

On the communication to the UN Secretary General, the United States disapproves the statehood of Palestine and explicitly mentions that accession by the Palestine to the ICC is a “purported” act. The government of the United States believes that Palestine is not qualified to accede to the Rome Statute, hence, against it.

It is interesting to note that the UN Secretary General had already received the instrument of accession and further notified the ICC’s Assembly of States Parties on 6 January 2015; which was promptly followed up by a press release by the ICC on the following day, stating that “the President of the Assembly of States Parties to the Rome Statute, Minister Sidiki Kaba, welcomed the deposit by the state of Palestine of the instrument of accession to the Rome Statute of the International Criminal Court…”.

To make it cherry on top, on the same day, the Registrar of the ICC addressed a letter to the government of Palestine, accepting Palestine’s declaration on 31 December 2014 to recognize the jurisdiction of the ICC for the purpose of identifying, prosecuting and judging authors and accomplices of crimes within the jurisdiction of the ICC committed in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, since 13 June 2014. The Registrar also mentioned that the declaration has been further transmitted to the Prosecutor of the ICC for her office consideration.

So what’s the scenario?

The United States’ communication is a strong message. Clear and sound. Under article 76-77 of the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, the UN Secretary General, as the depository of the Rome Statute, is obliged to act impartially in their performance, including to: i) receive communication relating to the Rome Statute’s accession; and ii) bringing the communication to the attention of the Palestine.

If the UN Secretary General bring the communication to the Palestine, it is unlikely that the Palestine will be interested to address it bilaterally with the United States. Hence, the communication may fit to serve another purpose: to intimidate and attack the ICC.

The communication may shake the Assembly of States Parties. But only a little. It is far to alter the decision of the Assembly of States Parties that had “already” acknowledged Palestine as a sovereign state. However, the communication can affect on, at least, two things.

First, it will pressurize the Prosecutor of the ICC for the benefit of Israel. It will stall time for both Israel and the United States to play their influences to the member states of the ICC.

The ICC-funding-cut campaign for example, is an evidence of war game to the ICC Prosecutor that is known that her office is currently lacking of enough resources to support their duties. However, as several big countries had already rejected this campaign, it might be that the communication by the United States is a new ammunition to re-attack the Prosecutor: not to open any investigation on the matter brought by the Palestine by its 31 December 2014 declaration to our ally!!

All eyes are now on the Prosecutor, whether to take the bait or to leave it under the rug for a certain period of time. Chances are now 50:50 for the Prosecutor to take the call.

Secondly, if the Prosecutor finally choose to open investigation based on the Palestine’s 31 December 2014 declaration, the communication can be used by the United States to utilize article 16 of the Rome Statute, that is, to draft UN Security Council resolution to instruct the ICC to defer its investigation or prosecution for an “unspecified time” – there was a precedent by UNSC resolution No 1497/2003 that deferral might be an infinity.

UN Security Council Resolution No 1497 is bad precedent that was adopted during the armed conflict in Liberia in 2003. Resolution 1497 precludes the ICC from investigating or prosecuting any crimes committed by personnel serving as part of the Multinational Force in Liberia. The elements of the 1497 Resolution raise fundamental legal issues on the competence of the Security Council not just to defer ICC jurisdiction, but also to terminate it. This is because the Resolution contains neither a time limitation nor a renewal clause. Thus, implying that the Resolution may remain current.

If the communication is intended to propose a Security Council resolution similar to 1497, it is reasonably sound to argue that the United States for a second time, is attempting to rewrite the Rome Statute from twelve months period of deferral to eternity by utilizing the UN Security Council. All for its ally.

This is a major setback. The United States will most likely utilize article 25 of the UN Charter, that bound states to implement the decision of the Security Council, as one of the elements of the new Resolution. And if it happens, let’s just hope that the remaining permanent-five countries will act against it.

Maybe Prof. William Schabas is right that if the Security Council is perceived of being able to terminate ICC jurisdiction by utilization of article 25 UN Charter in combination with article 16 of the Rome Statute, then the ICC should be considered as being able to assess whether or not the Security Council is validly acting pursuant to Chapter VII UN Charter.

Two questions are left: how and who (which organ of the ICC) should be able to do so

Only time will tell.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Palestine Joins ICC: Yay…or..Nay? – an informal note

Something is troubling my mind: Palestine is joining the International Criminal Court. What?!

The Palestinian Permanent Observer to the United Nations, Riyad H. Mansour, confirmed on Friday, 2nd of January 2015, that their government has submitted application to join the ICC to the UN Secretary General; alongside with other treaties application, including Geneva Conventions and its Additional Protocols, which are crucial instruments in preparation to the Rome Statute accession.

This is a fathomable move as a cry to convince the Security Council to vote on putting three-years-deadline to end Israel’s occupation on territories it conquered in 1967 fails after voted against by the United States and Australia; despite 22 supports from Arab states and 8 supports from the chairs of the 15 members of the Security Council.

Nevertheless, a question lingers in my head: is it a right move for Palestine to join ICC now?

They have been waited, yes, for more than 5 years – wait I think it’s more than 5 years but you know what I meant…The point is, I am not literally convinced that this is the right formula for Palestine.

In 2009 they made declaration accepting ICC jurisdiction over “acts committed in the Palestine territory since 1 July 2002” and filed it to the Registrar of the ICC. This is an ad hoc jurisdiction permissible by virtue of article 12.3 of the Rome Statute. Three years after such filing, the Prosecutor at time, Louis Moreno Ocampo, declined jurisdiction on the ground that the statehood of Palestine need to be resolved first. The Assembly of States Parties of the ICC had not determined this statehood issue and thus the relevant bodies, according to Mr. Ocampo, are the UN Secretary General, Security Council or General Assembly.

This situation came into fruition for Palestine when in 2012 the General Assembly, with support of more than 130 states, recognized Palestine statehood. This momentous result came out after the Security Council refused Palestinian request to join the UN. But not only that, broader support was gained elsewhere: French, Spanish, Irish and European Parliaments as well as Sweden and Iceland (individually) declared their recognition of the Palestine’s statehood.

So basically, Palestine has met Moreno Ocampo’s requirement to join the ICC? Straight and simple answer to that, yes. But to add, not only formal recognition from the General Assembly, but now Palestine has unity government between the PA and Hamas and they have decided to join the ICC.

I am a supporter of Palestine for freedom and equality but in question of whether Palestine is a state I think they need more than just formal recognition from the General Assembly. Of course it will be difficult now for the current Prosecutor to raise the statehood issue of Palestine. It will be Bensouda versus the world if she chose so. But lest we forget, in 1995 the Palestine and Israel government signed an “Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip”, commonly known as Oslo II Accord or Taba Agreement.

By the virtue of this Agreement, West Bank was divided into areas A (full Palestinian control), B (Palestinian civil control and joint Palestinian-Israeli security control) and C (full Israeli civil and security control). This agreement is also called an interim agreement because it was supposed to be the basis for subsequent negotiations (note: several additional agreements were concluded following this Agreement but negotiations did not produce a final peace agreement between Palestine and Israel).

The most relevant part of this interim agreement is its Annex IV, which governs Legal Affairs including Criminal Jurisdiction (see here to review the interim agreement). Article 1.2 Annex IV of the agreement reads as follows: “Israel has sole criminal jurisdiction over the following offenses: a. offenses committed outside the Territory…b. offenses committed in the Territory by the Israelis”. Oh and by the way, in reading this article, please refer to West Bank and Gaza Strip for “Territory”.

My interpretation of the article is that Palestine has jurisdiction over Palestinians and non-Isralis in areas A and B and Israel has full criminal jurisdiction in area C and other areas outside the Territory.

So basically, offenses in area C of the Territory (West Bank and Gaza Strip) and the whole Palestinian territory are the rights of Israel to investigate. Not the Palestine. This is one dilemmatic situation that may relate to the discussion of the ICC and Palestine.

Another situation is that the United States, which is a great ally of Israel, has always been consistent in their position to against the idea that ICC could prosecute conduct by nationals of non-member states (Israel for example). Path for the Palestinian to seek justice by bringing Israelis criminal to the ICC may be burdensome by this position of the United States.

Hence, the question I may raise at this point is that, how the principle of complementarity of the ICC be implemented if the Palestine has no jurisdiction whatsoever under Oslo II?

Again, it is important to reinstate that Oslo II is an interim agreement, that is subject for future negotiations. So if the majority of countries now acknowledge Palestine as a state, what about lines and borders of the Palestine territory? Oslo II still stands until today unless final peace agreement was negotiated and concluded..right??

Another troubling issue for Palestine is that as member of the ICC, Palestine, if finally someday triggered ICC jurisdiction as member state, could not refer specific crimes to the Court, for example: crimes committed by Israelis in area X of Palestine territory in the period of June 2014. Rome Statute regulates that member state can only refer the “entire situation”, leaving it to the Prosecutor and its Office to investigate whatever crimes have been committed and who committed them. This is a double-edged sword, as both side of the Palestine and Israel will be under the scrutiny of the ICC Prosecutor. It is indeed problematic as Hamas leaders could face charges for war crimes of indiscriminate attacks on civilians. Here, one point of importance is that, unlike Israel that has consistently denied any allegations of it intentionally targeting civilians, Hamas and Islamic Jihad straightforwardly announced that they were targeting Israel cities (Please see point No. 32, 34 and 36 of the UN High Commissioner on human Rights’ Report No. A/HRC/22/35/Add.I dated 6 March 2013 here).

Another issue may also take our focus of attention: the applicability of article 17 of the Rome Statute (read it here). According to article 17 of the Rome Statute, the ICC can only step in to investigate if a state is unwilling or unable to investigate and prosecute on its own. So if the Palestine does not have jurisdiction under Oslo II, will it constitute “unable” under article 17? Or say for example, Hamas leaders were indicted and a trial was held. Unfortunately, tension arose as the trial was lead by the Palestinian Authority (PA). Following that, friction within the Palestinian government inevitably staged and, subsequently, for the sake of political stability, the PA and Hamas re-conciliated. Will this constitute “unwillingness” under article 17?

I know these examples might be too exaggerated, but the point is, Palestine should really calculate the applicability of article 17 of the Rome Statute before deciding to join the ICC.

I applauded Palestinians struggle for its rights and freedom. But I’m not really convinced that joining the ICC, without thorough and comprehensive preparation, is a good move for them at this moment.

I quote Fatou Bensouda reponse to this development: “my mandate as prosecutor is nonetheless clear, to investigate and prosecute crimes based on the facts and exact application of the law in full independence and impartiality”.

Now stand back a little and read again Bensouda’s comment. What do you think?

Also, I feel a bit sympathetic, as I know the ICC is struggling a lot. 2014 was a black pill for ICC as it provides two major setbacks: The Prosecutor had to close the Kenya case against President Uhuru Kenyatta for lack of evidence; and at the same time, the Prosecutor has now put investigation towards President Omar Hassan Al Bashir of Sudan into a deep freeze because of lack of any Security Council support.

The ICC was created and envisioned a long time ago for the purpose of impartial justice. But the collapse of Kenya and Darfur case are fueling a debate about the ICC’s effectiveness and relevancy. Some already speculated: “should the ICC continue to exist?”

Situation in Palestine is a high profile yet politically sensitive at the same time. It may open the Prosecutor’s move into a backlash. It might also drain the energy and all of the ICC resources to indict leaders from either Israel and Palestine.

From the bottom of my heart, I wish you strong both Palestinian people and the ICC. I hope every country as well as every international institution can make a potential use of what the international system has to offer.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/202/9267729/files/2015/01/img_0770-0.png
*Ambassador Mansour delivering docs relating to the accession of 16 international conventions and treaties, including the Rome Statute of the ICC

Posted in Uncategorized | Leave a comment