Aku, TKI, dan Pemerintah


Kasihan deh TKI itu..kemarin seorang teman bercerita bahwa ada beberapa TKI kita yang bermasalah di Taiwan dan belum mendapatkan perlindungan. Deplu dalam hal ini tidak bisa bertindak jauh karena tidak memiliki kerjasama Diplomatik dengan Taiwan (tidak ada pembukaan KBRI atau KJRI di Taiwan) karena alasan Pemerintah Indonesia mendukung One China Policy dimana kita mengakui Taiwan sebagai bagian yang sah dari China dan bukan negara yang berdiri sendiri.

Lalu kalau tidak ada KBRI atau KJRI disana bagaimana donk nasib TKI kita yang disana? Eh lho, emang KBRI atau KJRI itu fungsi utamanya ngurusin TKI ya? Lalu Departemen terkait lain itu fungsinya gimana donk? Tugas mereka apa?? Lho, kok ada tumpang tindih kewenangan fungsi perlindungan TKI ya? Terus yang bertugas melindungi TKI itu siapaaaaaaaaaa?????Lho,kok

saya jadi tambah bingung sih…krrrkk…

Ah..saya mau berjalan jalan ke alam hukum sebentar ah untuk mengatahui nasib TKI tadi….

————————–————————–————————–————————–

UNDANG-UNDANG NO 39/2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal 24
(1) Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan.
(2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang
didirikan sesuai dengan peraturan perundangan di negara tujuan.

Pasal 25
(1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna
sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.
(2) Hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan
persetujuan atas dokumen yang dipersyaratkan dalam penempatan TKI di luar negeri

Aku: Oooo jadi kalau mau ada penempatan TKI di luar negeri musti melalui Mitra Usaha yang berdomisili di negara tujuan dan berbentuk badan hukum toh..Dan ternyata salah satu tugas KBRI di luar negeri itu adalah mengawasi Mitra Mitra Usaha tersebut ya…

Pasal 78
(1) Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai
dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan intemasional.
(2) Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase
Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu.
(3) Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Aku: Ooo ternyata KBRI bisa memberikan perlindungan terhadap TKI tetapi musti SESUAI DENGAN PERATURAN HUKUM LAIN selain UU ini.Hmm kira kira peraturan apa ya? Dan ternyata KBRI bisa “dipersenjatai” dengan Atase Ketenagakerjaan yah di tiap tiap perwakilan di seluruh dunia? Keren juga deh….

Pasal 79
Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan
Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana
penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.

Aku: Oooo ternyata salah satu tugas KBRI itu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Mitra Usaha dan TKI itu sendiri ya? Jadi yang benar benar musti “melindungi” TKI di luar negeri itu siapa yaa?Duhh jadi tambah penasaran nih, mungkin diatur dalam peraturan hukum lain sebagaimana tercantum di Pasal 78 diatas kali yaa…

Pasal 92
(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri
dilaksanakan oleb Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Aku: Lho…lagi lagi kok KBRI hanya melakukan fungsi PENGAWASAN yaa…ihh gemesh, siapa sih sebenernya yang berfungsi melindungi TKI malang itu?

Pasal 94
(1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di
luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggungjawab yang terpadu.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan TKI
(3) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden
yang berkedudukan di Ibukota Negara.

Pasal 95
(1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94
mempunyai fungsi PELAKSANAAN kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di
luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas:
a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan
Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan bukum di negara tujuan
penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai:
1) dokumen;
2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
3) penyelesaian masalah;
4) sumber-sumber pembiayaan;
5) pemberangkatan sampai pemulangan;
6) peningkatan kualitas calon TKI;
7) informasi;
8) kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya

Aku: Yaa ampyunnnnn…ternyata ada toh lembaga non departemen yang mempunyai fungsi khusus untuk melindungi TKI? Namanya……“Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI“. Alhamdulillah…jadi bener bener ada badan pemerintah yang kredibel untuk memberikan perlindungan terhadap TKI. Tapi kok gue jarang mendengar badan ini ya? Apa bener badan ini bener2 eksissshhh? Trus, tadi peraturan perundangan lain yang diamanatkan Pasal 78 kira kira peraturan apa ya…Yukkk mareee dicari lagi ah..aw aw….

————————–————————–————————–————————–

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 1
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2
(1) BNP2TKI yang beranggotakan wakil-wakil instansi Pemerintah terkait mempunyai fungsi PELAKSANAAN kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi

Pasal 3
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNP2TKI menyelenggarakan tugas :
a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga Kerja Indonesia atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :
1. dokumen;
2. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP)
3. penyelesaian masalah;
4. sumber-sumber pembiayaan;
5. pemberangkatan sampai pemulangan;
6. peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia;
7. informasi;
8. kualitas pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia; dan
9. peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.

Pasal 4
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BNP2TKI dikoordinasikan oleh Menteri yang BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN.

Aku: Wah…lengkap juga fungsi Badan ini…ada perlindungan, ada pembekalan, ada peningkatan kesejahteraan dan lain lain…keren de icchhhh…eitzz…koordinasinya ternyata sama menteri dibidang ketenaga kerjaan lho…

Pasal 17
(1) DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNP2TKI
(2) Deputi Bidang Perlindungan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 18
Deputi Bidang Perlindungan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang meliputi standardisasi, sosialisasi dan pelaksanaan perlindungan mulai dari pra-pemberangkatan selama penempatan, sampai dengan pemulangan

Pasal 19
Deputi Bidang Perlindungan terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Aku: Oh jadi buat SIAPA SAJA, DIMANA SAJA, dan KAPAN SAJA…warga negara Indonesia yang mengetahui, mendengar, atau melihat adanya penindasan terhadap TKI di luar negeri bisa melapor ke Direktorat/Sub direktorat Deputi Perlindungan BNP2TKI yaaa kerena mereka memiliki Deputi Bidang Perlindungan yang memiliki 4 Direktorat dan 4 Sub Direktorat???….baiklah baiklah….

Pasal 30
Dalam hubungan luar negeri di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, Kepala BNP2TKI berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri MELALUI Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Aku: Oh…jadi Menlu itu hanya melakukan fungsi koordinasi ya..sedangkan tanggung jawab penuh untuk perlindungan TKI itu ternyata berada dibawah badan ini dan departemen terkait yaaa…ow ow…

Aku: ngangguk ngangguk…jadi ternyata Deplu dalam melakukan perlindungan terhadap TKI memiliki keterbatasan fungsi perlindungan sebagaimana diatur di dalam Undang Undang dan peraturan hukum ya….

Ternyata KBRI itu “hanya berwenang” melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Mitra Usaha dan pengawasan terhadap perlindungan TKI…Jadi kalau Deplu dan KBRI melakukan kewenangan “MELEBIHI” itu bisa di peradilan-kan di Peradilan Tata Usaha Negara doonk…? Kok selama ini Deplu dan KBRI yang sudah memberikan pelayanan”LEBIH” atas perlindungan TKI seperti membentuk satgas keliling pemantauan TKI, pembentukan tim advokasi pembebasan TKI yang ditahan semena mena oleh pemerintah negara tujuan TKI dan perlindungan TKI gak pernah bermasalah dengan BNP2TKI dan Departemen Teknis ya?

Oooo… mungkin gara – gara inisiatif Deplu untuk membuat pos Atase Tenaga Kerja di perwakilan/ KBRI itu ya sehingga koordinasi antar departemen menjadi baik? Wah luar biasa luar biasa.… kalau gak salah Deplu dan KBRI di seluruh dunia tengah meningkatkan status Citizen Service nya juga ya…

Aku jadi semakin paham sekarang…memang Pemerintah dalam hal ini termasuk Deplu, Departemen teknis terkait, dan BNP2TKI sudah mengupayakan FUNGSI MASING MASING dengan baik. Deplu melakukan PENGAWASAN dan PEMANTAUAN perlindungan TKI, sementara Depertemen terkait dan BNP2TKI melakukan PELAKSANAAN perlindungan TKI…

Harapan kedepan, semoga masing masing Departemen dan badan terkait dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik lagii yaa..

Oh iya, tentang kasus TKI di Taiwan itu bagaimana ya? Wah, karena Taiwan dan Indonesia tidak memiliki kerjasama diplomatic mungkin saya merekomendasikan untuk menghubungi BNP2TKI direktorat/sub direktorat Deputi Bidang Perlindungan yang berdomisili di Jakarta.. sehingga nanti BNP2TKI bisa berkoordinasi dengan Departemen teknis dan Deplu, dimana Deplu bisa mengupayakan PENGAWASAN perlindungan dengan pengerahan linkage dengan LSM terkait yang berada di Taiwan tanpa “MELEBIHI” kewenangan Deplu sesuai dengan kode etik antar aparatur negara…Barangkali lho ya…

Ah TKI…semoga nasibmu jauh lebih baik ya…semoga tidak ada Siti Hajar Siti Hajar yang lain…😦

-FJM-

About FJM

I am an eternal learner. Learn by reading and writing. It helps to make piece of information that I just learned linger in my head. That's good I also want to share my knowledge. Be it the simplest information, or even trivial. I have two sites, this one which I will mostly write in Indonesian and www.fjmurdiansyah.com which I am practicing to write in English. I hope we all could share ... anything.
This entry was posted in Legal Issues and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s