Non Surrender Agreement: Hancurnya Sekat Hukum Mahkamah Pidana Internasional?


icc

Pada awal proses pembentukan Statuta Roma, Amerika Serikat adalah negara yang sangat aktif dalam isu HAM dan merupakan salah satu negara pelopor berdirinya International Criminal Court/Mahkamah Pidana Internasional (“MPI”). Bahkan pada awal adopsi Statuta Roma, Amerika Serikat merupakan satu dari beberapa Negara yang menandatangani Statuta Roma. Namun secara mengejutkan, tertanggal 6 Mei 2002, pemerintah Amerika Serikat mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB yang menyatakan bahwa mereka ingin menarik tanda tangan mereka (unsigning) di Statuta Roma dengan alasan bahwa mereka khawatir bahwa Statuta Roma dapat dijadikan suatu alat politis yang membahayakan kepentingan nasional mereka.

Percaya tidak percaya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat pada saat itu, Donald Rumsfeld, bahkan menyatakan bahwa usaha untuk menyerahkan warga Negara Amerika Serikat ke dalam jurisdiksi MPI akan dianggap tidak sah, dan pemerintah Amerika Serikat akan melakukan cara apapun untuk membela kepentingan nasionalnya. Gila khan??! Lebih lanjut lagi, pada tanggal 23 Mei 2002, kongres Amerika Serikat menyetujui berlakunya American Servicemembers Protection Act (“ASPA”) dimana undang undang ini memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk mencegah warga negaranya di adili oleh pengadilan manapun selain pengadilan Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2002, Presiden George W. Bush menandatangani ASPA, dan dengan demikian berlakulah ASPA sebagai undang undang.

Kebijakan politik dalam negeri Amerika Serikat itupun kemudian di transformasikan kedalam kebijakan politik luar negerinya dimana, semenjak berlakunya ASPA, beberapa pejabat Amerika Serikat mulai memberikan peringatan terhadap Negara Negara lain bahwa dengan berlakunya ASPA, Amerika Serikat “berhak” menolak memberikan bantuan militer bagi Negara Negara yang tidak menanda tangani perjanjian pembebasan hukuman dengan mereka. Bahkan, mereka menyatakan akan meninjau kembali keanggotaan mereka di North Atlantic treaty Organization (“NATO”), kecuali ada perjanjian pembebasan hukuman antara Amerika Serikat dengan Negara Negara anggota NATO. *…WTF Man!!!!!…* Perjanjian pembebasan hukuman ini lah yang dikenal dengan Non Surrender Agreement (“NSA”)

Jadi secara singkat, menurut saya, NSA merupakan perjanjian bilateral politik prakarsa Amerika Serikat yang dipaksakan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh Negara di dunia yang menyatakan bahwa semua warga negara Amerika Serikat, termasuk personil militer dan diplomat, tidak dapat diserahkan (berlakunya imunitas) kepada jurisdikasi MPI meskipun warga negara Amerika Serikat tersebut didakwa melakukan pelanggaran tindak pidana internasonal berat di suatu negara. Lebih jauh lagi, Negara Negara diseluruh dunia yang menandatangani NSA ini diwajibkan untuk melakukan ekstradisi atas warga Negara Amerika Serikat yang terkait untuk dapat diadili di dalam pengadilan nasional Amerika Serikat.

Saya memperhatikan bahwa NSA dibuat Amerika Serikat dengan memanfaatkan celah dalam Pasal 98 (2) Statuta Roma yang mengatakan bahwa MPI tidak dapat memaksakan suatu Negara untuk menyerahkan tersangka pelanggaran pidana internasional kepada MPI apabila Negara tersebut memiliki kewajiban berdasarkan suatu perjanjian internasional lainnya. Namun sesungguhnya Pasal 98 Statuta Roma tersebut pada awal perumusannya dibuat hanya ditujukan bagi perjanjian internasional yang telah ada sebelum terbentuknya Statuta Roma tersebut seperti Status of Forces Agreement (“SOFA”).

NSA yang memiliki beberapa nama lain seperti Billateral Immunity Agreement ataupun Article 98 Agreement pada tahun yang sama yaitu tahun 2002 mendapat pertentangan Dewan Uni eropa yang menyatakan bahwa perjanjian pembebasan hukuman yang dibuat Amerika Serikat bertentangan dengan maksud dari pasal 98 Statuta Roma, dan karenanya Dewan Uni Eropa menghimbau agar Negara peserta Statuta Roma tidak diperkenankan untuk membuat perjanjian semacam itu dengan Amerika Serikat. Lebih lanjut, empat Negara besar NATO dan satu Negara netral menolak untuk menandatangani NSA dengan Amerika Serikat pada saat itu. Kelima Negara tersebut adalah: Kanada, Belanda, Norwegia, Swiss, dan Jerman.

Sebagai penutup, Saya berpandangan bahwa pasal 98 (2) Statuta Roma seharusnya diinterpretasikan secara konsisten dengan tujuan pembentukan Statuta Roma sebagaimana termaktum dalam pembukaannya. NSA adalah salah satu contoh nyata bentuk ketimpangan pelaksanaan standar HAM antara Negara maju dan Negara berkembang. NSA yang merupakan pelanggaran nyata terhadap pasal 98 (2) Statuta Roma telah menodai semangat penegakan HAM internasional dan sangat mempengaruhi jurisdiksi MPI. Karena itu, Negara peserta yang telah meratifikasi Statuta Roma dan juga menandatangani NSA bisa dikatakan telah melanggar komitmen moral mereka terhadap Statuta Roma. Dengan kata lain, menanda tangani NSA dengan Amerika Serikat akan membuat standar ganda dalam hukum internasional dan akan membuat pendirian MPI menjadi sia sia. However, it’s just my opinion I guess…

-FJM-

About FJM

I am an eternal learner. Learn by reading and writing. It helps to make piece of information that I just learned linger in my head. That's good I also want to share my knowledge. Be it the simplest information, or even trivial. I have two sites, this one which I will mostly write in Indonesian and www.fjmurdiansyah.com which I am practicing to write in English. I hope we all could share ... anything.
This entry was posted in Legal Issues and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s