Corat Coret Pemekaran Wilayah


Indonesia adalah suatu Negara dengan luas wilayah 1,890,754 km2 berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa dan bersifat majemuk di dalam hal etnis, bahasa daerah, agama, budaya, geografi, demografi dan lain-lain. Terdapat lebih dari 500 suku di wilayah Indonesia yang tersebar antara mereka yang hidup di daerah Indonesia Barat (misal:Jawa dan Sumatera) dan mereka yang hidup di daerah Indonesia Timur (misal: Sulawesi dan Papua). Pengelompokan etnis tersebut sering kali bertindihan dengan pengelompokan agama, misal: etnis Batak umumnya beragama Kristen dan etnis Aceh umumnya beragama Islam. Sehubungan dengan itu maka kebijkan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan kebijakan yang ‘sekiranya’ tepat untuk merespon keaneka ragaman tersebut.

Didalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan (mengurus) berdasarkan prakarsanya sendiri. Masyarakat di dalam teritori daerah tersebut adalah sebagai pemilik dan subyek otonomi daerah tersebut, sehingga tercipta suatu hubungan resiprokal antara daerah otonom dan Pemerintah Pusat. Salah satu aktualisasi dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang timbul di dalam merespon keaneka ragaman di Indonesia adalah: Pemekaran Wilayah.

Dasar hukum dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah: Pasal 18, 18A, dan 18B Undang Undang Dasar 1945, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pemekaran Wilayah

Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai suatu terobosan di dalam keaneka ragaman kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan, sehingga masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.

Sejak otonomi daerah diberlakukan, proses pemekaran wilayah terjadi begitu pesat dan cenderung tidak terkendali. Dalam kurun waktu 10 tahun yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 terdapat 7 provinsi baru, 135 kabupaten baru dan 32 kota baru, sehingga per Juni 2009, jumlah propinsi di Indonesia adalah 33 propinsi dengan 497 kabupaten/kota.

Maraknya pemekaran wilayah ini disatu pihak perlu disyukuri karena memberikan tempat bagi aspirasi, keberagaman dan otonomi lokal. Namun dilain pihak, fenomena pemekaran wilayah secara besar-besaran tersebut sekaligus cukup mengkhawatirkan mengingat banyaknya proposal pemekaran yang diwarnai dengan kepentingan elit lokal pengusungnya, misal: ingin menjabat di birokrasi lokal (DPRD), ingin lepas dari takanan etnis/agama lain, ingin kembali membangun kedigjayaan daerah yang pupus oleh masa Orde Baru, dan lain-lain.

Mengingat suatu proposal pemekaran wilayah memerlukan persetujuan pemerintah pusat, maka penanggung jawab atas  munculnya permasalahan di daerah-daerah pemekaran adalah Pemerintah Pusat. Sementara DPD tidaklah memiliki tanggung jawab besar akibat kerdilnya peran DPD sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 dan UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU Susduk”).

Peran Lembaga Tingkat Pusat dalam Pemekaran Wilayah di Indonesia

I. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dulu Negara kita menganut executive heavy, sekarang kita memasuki era legislative heavy. Hal ini terlihat jelas dari, salah satu diantaranya, amandemen ke IV UUD 1945 pada masa pemerintahan Megawati dimana pasal 20 Ayat (1) nya berbunyi “ DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang”. Kekuasaan DPR tersebut dipertegas dengan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. RUU, baik yang berasal dari DPR, Presiden maupun DPD, disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional dimana RUU yang dapat diajukan DPR antara lain berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, penggabungan serta pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan.

Lebih lanjut lagi, Pasal 17 Ayat (5) UU No. 10 tahun 2004 berbunyi:” Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama (DPR) tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan”.

Dalam kaitan dengan pemekaran wilayah, sebagian besar UU pembentukan daerah baru asalnya adalah RUU inisiatif DPR dengan memanfaatkan celah celah hukum yang dimiliki DPR sebagaimana telah disebutkan diatas. Bahkan sudah menjadi suatu rahasia umum bahwasanya daerah daerah yang bermasalah adalah biasanya daerah daerah yang dimekarkan lewat pintu DPR.

Saya memandang bahwasanya DPR adalah suatu wadah politik yang di dalamnya tentunya terdapat banyak kepentingan kepentingan politik. Tarik menarik kepentingan sangatlah tinggi di dalam kerangka DPR, sehingga isu pemekaran daerah yang diloloskan oleh DPR akanlah sangat riskan bagi kepentingan sosial-ekonomi. Seyogyanya, isu pemekaran wilayah dikembalikan ke domain eksekutif karena menyangkut operasional pemerintah daerah dan pada umumnya lembaga eksekutif , misal:Kemdagri, lebih berisi professional yang bergelut di bidangnya. Sementara DPR dan DPD lebih kepada fungsi kontrol atas kebijakan eksekutif tersebut di dalam ranah pemekaran daerah.

II. Presiden

Sejalan dengan poin I diatas, Presiden memegang kontrol dan koordinasi atas lembaga eksekutif yang berada di bawahnya. Hal ini bertentangan dengan kondisi aktual di lapangan karena sistem pemerintahan kita lebih kepada sistem pemerintahan koalisi. Seorang presiden dengan suara mayoritas dalam Pemilu 2009 yang lalu harus berpikir ulang ketika komposisi suara partainya belum mencapai 2/3 jumlah kursi di parlemen. Hal ini tentunya dikarenakan parlemen (yang dikuasai oleh suara oposisi –misal) dapat mementahkan seluruh kebijakan ataupun rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, pemerintahan kita menjadi pemerintahan yang legislative heavy.

Yang terjadi selama ini adalah, ketika proposal pemekaran wilayah/daerah ditolak oleh Kemdagri, umumnya para pengusul menggunakan mobilisasi masa dan ‘pelicin’ kemudian lari ke anggota DPR, khususnya Komisi II, untuk memperjuangkannya. Anggota DPR kemudia mengabulkannya dengan alasan “aspirasi konstituennya”.

III. DPD

DPD lahir dari proses amandemen ke IV UUD 1945 dimana kedudukannya diatur di dalam pasal 22C dan 22D UUD 1945. Berdasarakn UUD 1945, DPD memiliki beberapa kewenangan antara lain: dapat mengajukan RUU tertentu, ikut membahas RUU tertentu, dan dapat melakukan pengawasan terhadap RUU tertentu. DPD kemudian dapat menyampaikan  hasil pelaksanaan tugas dan wewenangnya tersebut kepada DPR sebagai bahan pertimbangan DPR. Lebih lanjut, di dalam UU Susduk ditentukan bahwasanya jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah sebanyak 4 orang, dan jumlah anggota DPD tidak melebihi kuota sepertiga dari jumlah anggota DPR.

Terlihat jelas bahwa DPD hanya berperan sebagai badan pertimbangan DPR dan tidak lebih. Di dalam isu pemekaran wilayah, DPDlah yang melakukan observasi terhadap calon calon daerah baru yang masuk kedalam usulan DPR/Pemerintah. Pendapat DPD disampaikan kepada Komisi II DPR sebagai bahan pertimbangan, kemudian DPD diikut sertakan di DPR hanya dalam pembahasan tingkat I. Namun dalam pembahasan tingkat II (pengambilan keputusan), DPD tidak lagi diikutsertakan.

Hal ini lah yang kemudian membuat Ginandjar Kartasasmita selaku Ketua DPD merasa gerah dan bersuara keras menuntut adanya suatu grand strategy baru mengenai pemekaran daerah. Grand strategy mengenai pemekaran daerah mengenai berapa jumlah ideal dan dimana saja daerah perlu dimekarkan, sebaiknya melalui DPD. Karena DPD merupakan perwakilan daerah dan bukan perwakilan partai.

IV. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)

Berdasarkan PP No 28 tahun 2005 tentang DPOD, DPOD adalah dewan yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah, termasuk mengenai:

  1. Rancangan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus.
  2. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
  3. Rancangan kebijakan penilaian kemampuan daerah, evalusasi dan monitoring terhadap daerah

Susunan keanggotaan DPOD itu sendiri terdiri dari:

  1. Mendagri (ketua merangkap anggota)
  2. Menteri Keuangan (wakil ketua merangkap anggota)
  3. Menteri Hukum dan HAM
  4. Mensesneg
  5. Menpan
  6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
  7. Sekretaris Kabinet
  8. Perwakilan Pemda
  9. Pakar Otonomi Daerah
  10. Pakar Keuangan.

Alur illustrasi pengajuan pemekaran daerah melalui mekanisme DPOD adalah: pengusul mengajukan proposal pemekaran daerah, pembahasan internal DPOD (termasuk kalau perlu menugaskan tim teknis untuk melakukan observasi lapangan atau penelitian lebih lanjut), DPOD membuat keputusan menyetujui atau menolak proposal tersebut, apabila disetujui maka Mendagri mengajukan usul pembentukan daerah tersebut beserta RUU Pembentukan Daerah kepada Presiden, jika disetujui Presiden lalu diteruskan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan bersama, apabila disetujui bersama maka RUU menjadi UU dan sah untuk diundangkan.

Jadi secara singkat bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

  1. Amandemen ke-IV UUD 1945 telah menciptakan suatu celah bagi DPR  untuk memegang kekuasaan di dalam membentuk Undang-undang, yakni sebagaimana tercantum di dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Produk hukum semacam ini tentunya sangat  berpihak kepada legislative dan sebaliknya melemahkan eksekutif. Suatu RUU pemekaran daerah dapat berlaku tanpa persetujuan dari Presiden, sehingga tidaklah berlebihan apabila berkembang wacana umum bahwasanya DPR sekarang adalah ‘pabrik pemekaran daerah’. Masalah ini menjadi serius tatkala isu pemekaran daerah dijadikan  komoditi politik ekonomi yang pada akhirnya menciptakan masalah-masalah di daerah baru tersebut. Check  and balance yang seharusnya tercipta antara Presiden dan DPR tidak tercipta karena system pemerintahan yang legislative heavy tersebut. Oleh karenanya, patut menjadi pertimbangan untuk upaya dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 tersebut.
  2. Proposal/usulan pemekaran daerah seyogyanya diajukan oleh daerah setelah dilakukan suatu studi kelayakan oleh tim independen gabungan unsur-unsur dari daerah dan pusat dengan jumlah anggota yang seimbang.
  3. Komposisi dari DPOD dan tim teknis DPOD hendaknya lebih diberatkan kepada pakar dan peneliti ahli yang profesional dan independen, sehingga adanya konflik kepentingan di dalam DPOD dapat diminimalisir, sehingga hasil kajian dan studi kelayakan DPOD pun akan lebih berat kepada ‘kepentingan hukum dan kedaerahan’.
  4. DPOD adalah dewan yang memberikan masukan dan pendapat kepada Presiden terkait dengan isu otonomi daerah, sehingga seyogyanya DPOD berada dibawah koordinasi Presiden dan bukan berada dibawah koordinasi Kemdagri.
  5. Adanya 3 (tiga) pintu pemekaran yaitu DPR, Kemdagri dan DPD membuat ketidak jelasan dan ketidak efektifan di dalam koordinasi pemekaran daerah. Seharusnya cukup 1 (satu) pintu saja yaitu Kemdagri. Hal ini dikarenakan Kemdagri sebagai eksekutif mempunyai sumber daya personil yang memadai dan keahlian yang tinggi dibandingkan DPR dan DPD. DPR terlalu didominasi oleh kepentingan partai, DPD masih bermasalah dengan kewenangannya yang sangat terbatas dalam UUD. Sebaiknya DPR dan DPD cukup menjadi instansi pengawas eksekutif dalam kebijakan dan implementasi pemekaran daerah.

-FJM-

About FJM

I am an eternal learner. Learn by reading and writing. It helps to make piece of information that I just learned linger in my head. That's good I also want to share my knowledge. Be it the simplest information, or even trivial. I have two sites, this one which I will mostly write in Indonesian and www.fjmurdiansyah.com which I am practicing to write in English. I hope we all could share ... anything.
This entry was posted in Legal Issues. Bookmark the permalink.

3 Responses to Corat Coret Pemekaran Wilayah

  1. pendi says:

    bisa kasih contoh mengenai proposal pemekaran desa, terima kasih

    • FJM says:

      Hai mas pendi…saya sudah lama tidak menekuni bidang ini. Sepertinya komentar lebih jauh akan sangat tidak pas deh krn aku sudah tidak updated. btw thank you sudah mampir ya..

  2. habyl says:

    Sepatutnya pemekaran wilayah cukup jd wewenang kemendagri sj yg lbh profesional. Sebab jk banyak pintu dilalui bukan tdk mungkin banyak salah kamar yg justru dpt menimbulkan kegaduhan & KKN serta kpntingan politik yg merajalela…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s