Diplomasi Maritim Indonesia 2010


Indonesia sebagai negara Kepulauan berbatasan secara darat maupun maritim dengan 10 (sepuluh) negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Sungguh sangatlah kompleks untuk merumuskan suatu perjanjian wilayah dengan kesepuluh negara tetangga ini karena tentunya masing-masing negara memiliki kepentingan yang sangat besar atas wilayah dan terutama SUMBER DAYA ALAM yang terkandung di dalamnya. Kalau kita flashback kebelakang ketika zaman pendudukan Belanda, wilayah perairan Indonesia didasarkan pada ketentuan Territoriale Zee en Maritieme Ordonantie tahun 1939 yang menetapkan bahwa laut teritorial Indonesia adalah sejauh 3 mil laut (sepanjang jarak lontaran canon ball) dihitung dari garis laut ketika air laut sedang surut.

Hal ini sangat merugikan bangsa kita karena padatnya arus kapal asing yang hilir mudik di perairan indonesia (pada saat itu) yang secara bebas melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya laut Indonesia.Kemudian pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia dengan diplomasi maritimnya menetapkan suatu konsep wilayah perairan laut yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Pokok – pokok dari deklarasi tersebut adalah laut serta perairan antarpulau menjadi pemersatu dan penghubung antarpulau, dan batas-batas wilayah laut diukur sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau terluar. Deklarasi Djuanda tersebut pada akhirnya mendapat legitimasi dunia secara luas pada tahun 1982 dengan diadopsinya Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika (United Convention on the Law of the Sea 1982 – UNCLOS). Secara terang UNCLOS menetapkan keberadaan wilayah perairan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif diakui dan diberlakukan bagi seluruh negara pantai dan negara kepulauan.

Hal ini pun diperkuat dengan lahirnya 2 Undang- Undang yaitu Undang Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (“UU Perairan Indonesia”) dan Undang Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (“UU Wilayah Negara”). UU Wilayah Negara pasal 1 ayat 1 mengatakan “wilayah negara…merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya”, sementara UU Perairan Indonesia pasal 2 ayat 2 mengatakan “segala perairan di sekitar, diantara, dan yang menghubungkan pulau atau bagian pulau pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia…merupakan bagian integral dari wilayah daratan sehingga…berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia”. Nyatalah sudah betapa pentingnya arti kelautan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

APAKAH DIPLOMASI PERBATASAN INDONESIA BERHENTI sampai situ saja? Jawabannya: TIDAK. Pasal 1 ayat 9 UU Wilayah Negara kurang lebih mengatakan landas kontinen adalah wilayah dasar laut dan tanah dibawahnya dengan jarak 200 mil laut dari garis pangkal atau PALING JAUH 350 mil laut dari garis pangkal. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 76 UNCLOS yang menegaskan bahwa landas kontinen adalah ‘hanya’ berjarak 200 mil laut dari garis pangkal, sedangkan 350 mil laut dari garis pangkal adalah batas terluar landas kontinen (Extended Continental Shelf atau “ECS”). Untuk mengajukan hak atas ECS ini dapat dilakukan dengan mengajukan klaim yang telah memenuhi beberapa kriteria yang diatur di dalam Pasal 76 UNCLOS kepada Commission on the Limits of Continental Shelf (“CLCS”) malalui Sekretaris Jenderal PBB dengan deadline untuk claim submission tersebut adalah paling lambat 13 Mei 2009.

Masalah ECS ini menjadi menarik karena Indonesia memiliki 3 (tiga) potensi landas kontinen yang bisa kita ajukan batas terluarnya dari 200 mil laut menjadi 350 mil laut dari garis pangkal, yaitu di sebelah barat sumatera, di sebelah selatan pulau jawa, dan di sebelah utara papua. Indonesia sudah mengajukan claim ECS tersebut pada tahun 2008. Pada sidang Sub Komisi CLCS di New York 12-17 Agustus 2010 lalu (CATAT: 17 Agustus 2010 adalah dirgahayu RI). PERLUASAN WILAYAH INDONESIA UNTUK SEBELAH BARAT SUMATERA TELAH DISETUJUI OLEH SUB KOMISI TERSEBUT. Dengan demikian wilayah Indonesia akan mengalami PENAMBAHAN WILAYAH LANDAS KONTINEN SELUAS 4.000 km2 di sebelah barat Sumatera. Keputusan final akan di buat pekan depan pada sidang komisi CLCS yang hampir dipastikan akan menyetujui hasil sidang sub komisi CLCS tersebut.Penambahan wilayah Landas Kontinen Indonesia seluas 4000 km2 tentunya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Wilayah ini mengandung berbagai macam mineral untuk keperluan Industri dan diindikasikan mengandung berlian dan permata.

Ini adalah salah satu contoh nyata diplomasi perbatasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kemlu. Selain masalah Landas Kontinen ini, Indonesia juga sudah merampungkan perjanjian perbatasan dengan negara tetangga sebanyak kurang lebih 20-an perjanjian perbatasan. Sehingga sepertinya sangatlah kurang arif apabila media menyebutkan bahwa Pemerintah berdiam diri terhadap isu perbatasan dan terlebih lagi terkait konflik perbatasan dengan negara tetangga. Konflik perbatasan harus diselesaikan dengan cara yang arif dan dengan memperhatikan sebesar besarnya kepentingan nasional. Pemutusan suatu hubungan diplomatik atau persona non grata suatu dubes asing bukanlah pilihan yang terbaik untuk kepentingan nasional.

Sekali lagi, masalah perbatasan adalah masalah yang sangat kompleks dan sensitif. Tapi bukan berarti Pemerintah lemah dan berdiam diri di dalam masalah perbatasan. Tambahan Landas Kontinen Sebelah Barat Sumatera hampir pasti kita dapatkan, sekarang, mari bersama sama berjuang untuk tambahan landas kontinen di selatan Jawa, Utara Papua, dan perbatasan laut dan darat lainnya dengan negara tetangga kita. Mari kita kembangkan nasionalisme cerdas dan bukan nasionalisme sempit yang penuh amarah tanpa dasar logika, hukum, dan fakta….

Note: dokumen terkait dengan penambahan landas kontinen Indonesia bisa diakses pada http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Statements%20by%20the%20Chairman%20of%20the%20Commission dengan nama file CLCS/62

-FJM-

About FJM

I am an eternal learner. Learn by reading and writing. It helps to make piece of information that I just learned linger in my head. That's good I also want to share my knowledge. Be it the simplest information, or even trivial. I have two sites, this one which I will mostly write in Indonesian and www.fjmurdiansyah.com which I am practicing to write in English. I hope we all could share ... anything.
This entry was posted in Legal Issues and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s