Dongeng Laut dan Perbatasan


Insiden penangkapan 3 petugas KKP terjadi karena adanya overlapping claim di perairan sekitar pulau Bintan. Klaim Indonesia terhadap garis batas di wilayah perairan tersebut sudah jelas. Namun perundingan untuk menyelesaikan overlapping claim tersebut masih terkendala oleh belum tuntasya permasalahan gugus karang yang kini tengah diperebutkan oleh Malaysia dan Singapura.

Kedua negara sudah membawa masalah gugus karang ini ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice) di Den Haag pada tanggal 23 Mei 2008. Sengketa gugus karang ini adalah sengketa kedaulatan atas kepemilikan gugus karang yang dikenal dengan Pulai Batu Puteh (Pedra Branca), Middle Rock dan South Ledge. Mahkamah Internasional sendiri telah memutuskan bahwa kepemilikanPulau Batu Puteh adalah milik Singapura, Middle Rock adalah milik Malaysia dan South Ledge akan dimiliki negara yang laut teritorialnya mencakup daerah bantuan South Ledge. Terkait dengan status South Ledge ini, kedua negara tersebut masih merundingkan masalah kepemilikan South Ledge.

Nah, belum selesainya status kepemilikan South Ledge inilah yang mempengaruhi perundingan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di kawasan utara Pulau Bintan. Sehingga apabila kiranya ada pihak-pihak yang berpandangan bahwa kita lambat dalam menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga adalah kurang tepat. Masalah perbatasan terutama hukum laut memiliki banyak aspek yang sangat berkaitan erat di dalam suatu perundingan, aspek aspek tersebut antara lain: faktor hukum, hydrografi, oceanografi, keamanan, geologi, geodesi dan sebagainya. Perlu diingat bahwa klaim kepemilikan atas wilayah diluar 200 mil laut adalah merupakan klaim hak berdaulat. Yang artinya adalah: tidak bisa diselesaikan secara unilateral dan musti melalui prosedur perundingan karena merupakan suatu klaim yang saling tumpang tindih dengan hak berdaulat negara lain. Jadi, apabila kita secara terburu-buru (baca: tidak LAMBAT) menentukan wilayah Indonesia di utara Pulau Bintan yang dipersengketakan dengan Malaysia tanpa menunggu status klaim kedaulatan South Ledge, maka, kita sendiri yang akan melanggar asas-asas hukum internasional yang tertuang di dalam rezim Hukum Laut UNCLOS 1982…

Dongeng Di Sekitar Isu Kepemilikan Gugus Karang

Kasus gugus karang di sebelah utara Pulau Bintan merupakan salah satu sengketa yang lahir sebagai akibat dikeluarkannya secara unilateral Peta Malaysia pada tanggal 21 Desember 1979. Yak..Peta Malaysia ini menyulut amarah beberapa negara dan menggambarkan wilayah yurisdiksi nasional Malaysia yang tumpang tindih dengan negara lain termasuk dengan Indonesia.

Pada kasus gugus karang di sebelah utara Pulau Bintan pada awalnya dikenal 3 nama gugus pulau karang yaitu: Pulau Horsburg, Middle Rock dan South Rock. Pulau Horsbug, sesuai dengan namanya, pada awalnya adalah milik Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Namun penguasaan efektif pulau tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Inggris dengan mendirikan mercusuar disana untuk menjamin pelayaran internasional. Pada akhir masa kolonialnya, Pemerintah Kolonial Inggris menyerahkan pemeliharaan mercusuar ini kepada Singapura.

Posisi Pulau Horsburg jaraknya 40 mil laut dari Singapura, 14 mil laut dari Johor dan 14 mil laut dari pantai utara Pulau Bintan. Malaysia dengan peta tahun 1979 tersebut menamakannya Pulau Batu Putih dengan wilayahnya dengan alasan geographically closed to the coast of Johor. Sedang Singapura menyebutnya Pedra Branca berdasarkan bukti kepemilikan (occupation) sejak tahun 1840 mengklaim menjadi miliknya. Indonesia yang hanya juga berjarak 14 mil laut dari Pulau Horsburg menyatakan bahwa bagian selatan Pulau Horsburg terlalu dekat dengan Pulau Bintan dan tidak bisa dilayari, sehingga Pulau Horsburg menjadi bagian Pulau Bintan dan merupakan milik Indonesia. Namun karena dalil effective occupation lebih dilaksanakan oleh Singapura, maka Mahkamah Internasional memenangkan Pulau ini kepada Singapura.

Jadi, untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan Malaysia terkait dengan insiden penangkatan 3 petugas KKP masih menunggu atas jelasnya status kepemilikan South Ledge.. Salah satu opsi yang mungkin dapat dilakukan sembari menunggu kejelasan status kepemilikan South Ledge adalah diperlukan adanya Standard Operating Procedure (SOP) bersama antara Indonesia dan Malaysia di dalam patroli pengawasan wilayah yang dipersengketakan dan di dalam eksplorasi kekayaan alam di wilayah tersebut.

Indonesia sudah menyatakan kesiapannya untuk memulai perundingan tersebut dan masih menunggu kesiapan Malaysia untuk memulai perundingan. Namun demikian, Indonesia secara de facto telah melaksanakan asas effective occupation atas wilayah yang dipersengketakan tersebut dengan mengirimkan nota diplomatik yang berisi teguran atas penangkapan 3 petugas KKP di wilayah perairan Indonesia dan meminta pengembalian 3 petugas KKP tersebut. Kedepan, dokumen inilah (dan fakta lain bahwa Indonesia mengadakan patroli dan pengawasan wilayah yang dipersengketakan) yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan bahwa Indonesia telah melakukan asas effective occupation atas wilayahnya.

Dongeng Dongeng Perbatasan Lainnya

Terdapat beberapa wilayah perbatasan antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga yang masih dalam sengketa. Beberapa sengketa perbatasan tersebut yang patut menjadi perhatian bersama adalah:

1. Sengketa Perbatasan Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia di sebelah utara Semenanjung Malaysia (Pulau Spratly dan Pulau Amboina Cay) yang masih di dalam sengketa Malaysia, Filipina, RRC dan Brunei Darussalam.

2.Sengketa perbatasan Landas Kontinen antara Indonesia dan Vietnam di antara Pulau Sekatung (utara Natuna, Indonesia) dan Pulau Kondor (Vietnam). Indonesia mengklaim bahwa landas kontinen adalah median line anatara garis pangkal Indonesia dan Vietnam, sedangkan Vietnam menuntut sistem deep channel (thalweg) atau sistem aliran palung yang berakhir sampai jarak 15 mil laut dari Pulau Sekatung.

3.Sengketa Indonesia dengan Filipina adalah perairan laut antara Pulau Miangas (Indonesia) dengan pantai Mindanao (Filipina) serta dasar laut antara Pulau Balut (Filipina)  dengan pantai Laut Sulawesi yang jaraknya kurang dari 400 mil laut.

4. Sengketa perbatasan dengan Republik Palau di utara Papua antara Pulau Fani (Indonesia) dan Pulau Tobi di kepulauan Helena (Palau) yang jaraknya hanya 117 mil laut. Apabila kedua negara menarik ZEE 200 mil laut, maka akan terjadi tumpang tindih dan perlu diselesaikan.

5. Sengketa perbatasan dengan Australia tentang dasar laut Pulau Roti (Indonesia) dan Pulau Ashmore (Australia) juga belum dirundingkan secara serius oleh kedua belah pihak. Demikian juga kawasan antara Pulau Christmas (Australia) dan pantai Jawa yang jaraknya hanya 118 mil laut.

Dongeng Dongeng Diplomasi Perbatasan

Diplomasi perbatasan bagi Indonesia adalah sesuatu keharusan yang tidak dapat di tawar-tawar. Diplomasi perbatasan merupakan sesuatu yang panjang, tidak bisa singkat dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena sudah ada rezim hukum universal yang mengaturnya. Sampai saat artikel ini ditulis sudah terdapat 16 Perjanjian Perbatasan Laut yang telah disepakati Indonesia dengan negara tetangganya, yaitu:

1. Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen RI-Malaysia tahun 1969;

2. Persetujuan Garis Batas Laut Wilayah RI-Malaysia tahun 1970;

3. Persetujuan Garis Batas Dasar Laut Tertentu RI-Australia 1971;

4. Persetujuan Batas Landas Kontinen RI-Thailand tahun 1971;

5. Persetujuan Batas Landas Kontinen, trilateral RI-Malaysia-Thailand tahun 1971;

6. Persetujuan Batas-Batas Laut Tertentu Tambahan Persetujuan 1979 RI-Australia tahun 1972;

7. Persetujuan Garis Batas Laut Wilayah RI-Singapura tahun 1973;

8. Persetujuan Garis Batas Wilayah Tertentu antara RI-PNG (Australia sebagai Protektor PNG) tahun 1973;

9. Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen RI-India tahun 1974;

10. Persetujuan Garis Batas Dasar Laut RI-Thailand tahun 1975;

11. Persetujuan Perpanjangan Batas Landas Kontinen tahun 1974 RI-India tahun 1977;

12. Persetujuan Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Landas Kontinen, trilateral RI-Thailand-India tahun 1978;

13. Persetujuan Batas-Batas Maritim dan Kerjasama tentang Masalah-Masalah yang b ersangkutan RI-PNG tahun 1980;

14. Persetujuan Garis Batas ZEE dan Dasar Laut Tertentu RI-Australia tahun 1997;

15. Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen RI- Vietnam tahun 2003; dan

16 Persetujuan Garis Batas Laut Teritorial (Segmen Barat Selat Singapura) RI-Singapura tahun 2009.

Dan masih banyak dongeng-dongeng lainnya yang suatu saat saya update disini…

-FJM-

About FJM

I am an eternal learner. Learn by reading and writing. It helps to make piece of information that I just learned linger in my head. That's good I also want to share my knowledge. Be it the simplest information, or even trivial. I have two sites, this one which I will mostly write in Indonesian and www.fjmurdiansyah.com which I am practicing to write in English. I hope we all could share ... anything.
This entry was posted in Legal Issues. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s