Makar dan Pengadilan Internasional


Makar dan Pengadilan Internasional

Aktivis Sri Bintang Pamungkas ditahan kepolisian RI pada tanggal 2 Desember 2016 atas dugaan tindakan makar. Meskipun penahanan ditangguhkan karena alasan kesehatan, Sri Bintang Pamungkas berpendapat tindakan penahanan 100 hari tersebut menyalahi aturan KUHAP. Melalui kuasa hukumnya (“Kuasa Hukum”), Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian akan dilaporkan ke pengadilan internasional.

Atas berita ini, terdapat dua pertanyaan yang muncul: pengadilan internasional mana yang akan dirujuk? apakah kejahatan makar dan kasus penahanan tersebut dapat diterima oleh pengadilan internasional?

Berbicara mengenai pengadilan internasional, terdapat dua pengadilan internasional permanen, yaitu: International Court of Justice atau Mahkamah Internasional (“MI”) dan International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional (“MPI”).

MI tidak memiliki jurisdiksi atas kasus terkait dugaan makar sebagaimana tersebut diatas. Hal ini dikarenakan jurisdiksi MI hanya berlaku kepada kasus yang melibatkan negara vs negara, sebagaimana diatur dalam pasal 34 Statuta MI. Sehingga, pengadilan internasional yang sangat mungkin di rujuk oleh Kuasa Hukum adalah MPI. Namun, sebelum membahas kejahatan apa saja yang menjadi jurisdiksi MPI, ada baiknya kita memahami perbedaan antara case dan situation di dalam statuta pendirian MPI, yaitu Statuta Roma

Case dan Situation

Terminologi case dan situation muncul berkali-kali di dalam Statuta Roma. Namun demikian, tidak ada definisi rinci mengenai kedua nya di dalam Statuta Roma. Hal ini menarik karena MPI hanya dapat menerima situation dan bukan case.

Atas kekosongan definisi ini, Pre Trial Chamber 1 MPI di dalam menangani situasi Demokratik Republik Kongo menjelaskan bahwa suatu case merupakan insiden yang sangat spesifik dimana satu atau lebih kejahatan yang diatur Statuta Roma telah dilakukan oleh seseorang atau lebih pada suatu kurun waktu. Sementara situation memerlukan “hubungan beberapa insiden” yang mencakup waktu, lokasi dan pelaku.

Sehingga, apabila Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan bahwa insiden penahanan atas dugaan kejahatan makar telah terjadi: a.di beberapa lokasi di Indonesia, b.dalam kurun waktu yang berbeda, c.dilakukan oleh Kapolri dan/atau bawahannya, serta d. terdapat hubungan atas beberapa insiden penahanan, maka kasus tersebut tidak dapat diajukan ke MPI karena tidak memiliki kriteria situation sebagaiman telah diuraikan diatas.

 Kejahatan yang Diatur dalam Jurisdiksi MPI

Pasal 1 Statuta Roma menyatakan bahwa MPI memiliki jurisdiksi “over persons for the most serious crimes of international concerns…”. Dua elemen yang musti dipenuhi agar suatu kejahatan menjadi jurisdiksi MPI adalah: merupakan kejahatan yang serius; dan merupakan kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat internasional.

Terdapat dua kata kunci yang dapat membedakan kejahatan serius dengan kejahatan biasa yang diatur di dalam Statuta Roma, yaitu widespread (sporadis dan terjadi di banyak wilayah di Indonesia) dan systemic (dilakukan secara sistematis dan terencana).

 Sementara kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat internasional adalah kejahatan yang mengganggu perdamaian dan memiliki skala luas. Pada tahun 2013 ketika desakan agar insiden Mesir yang menewaskan sekitar 1000 orang sipil diadili oleh MPI, MPI merespon bahwa insiden tersebut belum masuk kategori kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat internasional karena ada perbedaan antara internal disturbance, non-international armed conflict, dan international armed conflict.

Dari catatan ini, sangat jelas bahwa kejahatan makar (internal disturbance) yang terjadi di suatu negara tidak memenuhi kriteria pasal 1 Statuta Roma.

Lalu bagaimana jika Kapolri dituduh melanggar HAM karena melakukan penahanan atas dugaan kejahatan makar? Di dalam Statuta Roma, terdapat empat kejahatan yang menjadi jurisdiksi MPI berdasarkan pasal 5 Statuta Roma, yaitu kejahatan: perang, genosida, kemanusiaan dan agresi. Adapun, tindakan penahanan merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan sebagaimana diatur di dalam pasal 7 Statuta Roma.

Namun, agar tindakan penahanan tersebut diakui sebagai kejahatan kemanusiaan dalam Statuta Roma, pasal 7 Statuta Roma mensyaratkan empat elemen spesifik, bahwa tindakan penahanan tersebut harus dilakukan secara: widespread, systematic, directed against civilian population dan with the knowledge of the attack.

Sehingga jelas, kasus terkait makar yang akan diajukan Kuasa Hukum bukan merupakan jurisdiksi MPI, kasus tersebut tidak memiliki kriteria situation dan juga tidak memenuhi kriteria pasal 1 dan pasal 7 Statuta Roma.

Asas Komplementeritas

Poin terakhir yang juga patut menjadi perhatian adalah MPI didirikan dengan semangat bahwa MPI bersifat komplementer atas pengadilan nasional. Hal ini diatur di dalam Preambule maupun pasal 1 dan pasal 17 Statuta Roma. Lebih lanjut lagi, Markus Benzing dan Morten Bergsmo (2004) menyatakan bahwa “it is the duty of every states to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes”.

Sifat komplementer MPI merupakan poin penting yang menjadi perdebatan besar ketika Statuta Roma disusun. Hal ini dikarenakan keengganan banyak negara, termasuk Amerika Serikat, bahwa jika tidak bersifat komplementer, MPI akan sangat intrusif terhadap kedaulatan negara di dalam menyelenggarakan sistem peradilan nya.

Dari uraian singkat ini, penulis berpendapat bahwa sangat mustahil bagi Kuasa Hukum untuk membawa kasusnya kedalam jurisdiksi MPI. Keberadaan MPI memang dapat memberikan efek deteren atas suatu “kondisi” yang sedang berkembang di berbagai negara. Tetapi di dalam konteks penahanan Sri Bintang Pamungkas, barangkali forum pra peradilan pada tingkat nasional merupakan forum yang jauh lebih tepat.

Ferry J Murdiansyah

Advertisements

About FJM

I am an eternal learner. Learn by reading and writing. I have two sites, this one which I will mostly write in Indonesian and www.fjmurdiansyah.com which I wrote in English
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s