Apakah Resolusi DK PBB Selalu Binding?

Pasal 25 Piagam PBB mengatakan bahwa Resolusi DK PBB mengikat seluruh negara anggota PBB. Lalu pertanyaan sederhananya adalah  ‘Apakah seluruh resolusi DK PBB mengikat seluruh anggota PBB?’

Untuk dapat memahami pertanyaan ini maka kita harus merujuk kembali kepada prinsip dibentuk nya PBB itu sendiri.

Prinsip Perserikatan Bangsa Bangsa

Pasal 2 dari Piagam PBB menyatakan bahwa ‘the Organization is based on the principle of sovereign equality of all its Members’. Dalam hal ini, Asbjorn Eide mengatakan bahwa ‘sovereign equality is the anchoring point of the UN Charter’, lebih lanjut lagi, Antonio Cassese mengatakan bahwa ‘ sovereign equality constitute the linchpin of the whole body of international legal standards, the fundamental premise on which all legal relation rest’.

Oleh karenanya, pemahaman atas definisi ‘sovereign equality’ menjadi sangat penting. Sedikit lompat kedalam perjalanan sejarah, pada tahun 1970 dikenal suatu deklarasi yang disebut Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations. Adapun mengenai sovereign equality, deklarasi tersebut menyampaikan hal berikut:

“All States enjoy sovereign equality. They have equal right and duties and are equal member of the international community, notwithstanding differences of an economic, social, political or other nature. In particular, sovereign equality includes the following elements: states are judicially equal; each state enjoys the right inherent in full sovereignty; each state has the duty to respect the personality of other states; the territorial integrity and political independence of the state is inviolable; each state has the right to freely choose and develop its political, social, economic and cultural systems; dan each state has the duty to comply full and in good faith with its international obligations and live in peace with other states”

Dalam konteks artikel ini, salah satu elemen yang menjadi perhatian adalah hak tiap negara untuk pemenuhan kewajiban internasioal mereka (duty of states to fully fulfill their international obligations).

Apakah bisa negara tidak dapat memenuhi kewajiban internasionalnya?

Resolusi DK PBB 1422

Salah satu Resolusi DK PBB yang patut kita cermati adalah Resolusi DK PBB No. 1422 tahun 2002. Resolusi ini membatasi, atau bisa dikatakan melarang, para negara peserta Statuta Roma (Statuta pendirian International Criminal Court) untuk memenuhi kewajiban mereka yang tertuang di dalam Statuta Roma.

Hakim Fitzmaurice dalam Dissenting Opinion Advisory Opinion kasus ‘the Legal Consequences for States of the Continued presence in South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)’ menyampaikan padangan sebagai berikut:

“even when acting under Chapter VII of the Charter it self, the Security Council has no power to abrogate or alter territorial rights, whether of sovereignty or administration…this is the principle of international law that is well established as any there can be, – and the Security Council is as much subject to it…”

Jika Resolusi 1422 bisa kita katakan ‘telah bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB’ (yaitu melarang negara untuk memenuhi kewajiban internasional mereka), maka pertanyaan hukum yang timbul adalah: apa implikasi resolusi semacam Resolusi 1422 bagi negara anggota PBB dilihat dari sudut pandang Pasal 25 Piagam PBB?

Pasal 25 Piagam PBB

Pasal 25 Piagam PBB memang mengatur bahwa semua negara anggota PBB setuju dan sepakat untuk menerima dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, sesungguhnya, pasal 25 Piagam PBB telah megatur batasan atas bagaimana negara anggota PBB menerima resolusi DK PBB tersebut.

Secara lengkap, pasal 25 Piagam PBB berbunyi “the member of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter“. Kalimat ‘in accordance with the present Charter’ menjadi sangat penting, karena kalimat ini tidak hanya sekedar decorative sentence.

Kalimat ini menjadi bagian integral pasal 25 Piagam PBB yang harus dipahami dan dibaca secara kesatuan yang utuh. Hakim Fitzmaurice, masih dalam kasus yang sama seperti diatas, mendukung argumen ini, yang menyatakan:

“if the effect of that article were automatically to make all decisions of the Security Council binding, then the words ‘in accordance with the present Charter’ would be quite superfluous. They would add nothing to the preceding and only other phrase in the article, namely ‘the members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council’, which they are clearly intended to qualify. They effectively do so only if the decisions referred to are those which are duly binding ‘in accordance with the present Charter'”.

Lalu bagaimana dengan argumen ‘jika ada konflik antara kewajiban negara anggota PBB sebagaimana diatur Piagam PBB dengan kewajiban yang diatur dalam perjanjian internasional lainnya, maka kewajiban sebagaimana diatur dalam Piagam PBB lah yang akan di dahulukan negara anggota PBB’ (pasal 103 Piagam PBB)

Berlakukah Pasal 103 Piagam PBB?

Di dalam hukum internasional dikenal istilah peremptory norms atau jus cogens. Artikel 53 dari Vienna Conventions on the Law of the Treaties mendefinisikan jus cogens sebagai berikut: “…a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as norm from modified only by a subsequent norm of general international law having the same character…”.

Secara sederhana, jus cogens adalah ‘norma-norma yang harus ditaati’. Terkait hal ini, dalam konteks hukum internasional, dikenal juga istilah obligatio erga omnes. International Court of Justice di dalam kasus Barcelona Traction, mendefinisikan obligatio erga omnes sbb: ‘an essential distinction should be drawn between the obligation of a state towards the international community as a whole, and those arising vis-a-vis another state…by their nature, the former are the concern of all states…all states can be held to have legal interest in their protection; they are obligation erga omnes’

Intinya, obligatio erga omnes adalah kepentingan seluruh negara untuk menjunjung jus cogens. Di dalam konteks artikel ini, kejahatan yang diatur di dalam Statute Roma, yaitu kejahatan kemanusiaan, agresi, genosida dan kejahatan perang merupakan jus cogens yang  merupakan kewajiban bagi semua negara untuk tidak memberikan perlakukan istimewa kepada para pelakunya.

M Cherif Bassioni mengutarakan ‘recognizing certain international crimes as jus cogens…with it the duty to prosecute or extradite…irrespective of where they were committed, by whom, against what category of victims…above all, the characterization of certain crimes as jus cogens places upon states the obligation erga omnes not to grant impunity to the violators of such crimes’

Oleh karenanya, jika Resolusi DK PBB 1422 memberikan impunitas kepada para pelaku kejahatan yang melanggar jus cogens, maka resolusi tersebut telah melangar prinsip jus cogens. Oleh karena nya, artikel 103 Piagam PBB tidak berlaku.

Hakim Lauterpacht dalam Separate Opinion atas kasus Bosnia mengatakan ” the concept of jus cogens operates superior to both customary international law and treaty. The relief which article 103 of the Charter may give the Security Council…cannot…extend to a conflict between a Security Council resolution and jus cogens…’

Oleh karena nya, Resolusi 1422 tidak memenuhi kualifikasi pasal 25 Piagam PBB dan merupakan salah satu contoh Resolusi DK PBB yang tidak mengikat. Pasal 103 Piagam PBB juga tidak dapat diberlakukan kepada seluruh negara anggota PBB karena Resolusi DK PBB 1422 ilegal, bertentangan dengan jus cogens dan juga bertentangan dengan hukum perjanjian internasional serta melanggar tujuan dan prinsip dari Perserikatan Bangsa Bangsa itu sendiri…


About FJM

I am an eternal learner. Learn by reading and writing. I have two sites, this one which I will mostly write in Indonesian and www.fjmurdiansyah.com which I wrote in English
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s